Pailit merupakan suatu keadaan dimana seseorang atau badan hukum berhenti atau tidak mampu lagi membayar utangnya yang dinyatakan melalui putusan pengadilan.
Ironisnya, saat ini konsumen tidak memperoleh haknya sebagai konsumen dan tidak berhak atas unit yang ada. Dia menambahkan konsumen hanya diberi ganti rugi sebanyak 15 persen dari uang yang sudah disetorkan, meskipun banyak konsumen yang telah melunasi unit rusunaminya.
Definisi kepailitan yang diberikan UU adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Atau singkatnya pailit adalah mogok melakukan pembayaran.
Selain itu ada kasus pailit yang diajukan karyawan PT Dirgantara Indonesia terhadap PT Dirgantara Indonesia, dan diputus Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 4 September 2007.
Pengertian kepailitan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 37 Tahun 2004 adalah sita umum terhadap semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh seorang kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana yang diatur oleh undang-undang.
Pengaturan mengenai kepailitan dapat ditemukan dalam Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1134 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Selain itu pengaturan khusus tentang kepailitan adalah UU Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran.
Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.
Sebelum mengajukan pailit, International Lease Finance mengirim dua kali somasi, 12 dan 25 September 2012 PT. Metro Batavia Air sebelum jatuh tempo pada 13 Desember. Namun, kedua kali somasi tersebut tidak menuai tanggapan dari termohon.
"Perkara nomor 704 K/Pdt.Sus/2012 antara PT Telekomunikasi Selular melawan PT Prima Daya Informatika,tgl 21 nop 2012 sudah putus dengan amar Kabul Kasasi."
