Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi atas Pasal 35 huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) soal seponering atau pengesampingan sebuah perkara demi kepentingan umum.
Penerbitan deponering terhadap perkara dua mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dan Bambang Widjojanto berbuntut sejumlah gugatan di pengadilan.
Dugaan keterlibatan Alex ini terungkap dari kesaksian Rizal di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ketika menjadi saksi atas mantan Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah El Idris.
Rizal hari ini memang menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Sumatera Selatan tahun 2010-2011.
Poltak berharap polisi teliti dalam menerapkan pasal-pasalnya agar bisa memberikan efek jera dan kejadian serupa tidak terulang. Sanksi terberat layak diberikan kepada pelaku yang nyata-nyata telah menghilangkan nyawa orang.
Rusli dinilai telah memeras kontraktor pelaksana pembangunan venue PON Riau sebesar Rp500 juta yang diserahkan melalui Lukman Abbas dan ajudannya Said Faisal. Rusli juga dinilai telah terbukti menyogok anggota DPRD Riau sebesar Rp1,8 miliar untuk memuluskan anggaran PON.
Saat ditanya siapa saja anggota DPR itu, Zulkifli menyebut tidak mengenal mereka. Yang dia ingat hanya wajah Miing yang sering tampil sebagai pelawak. "Cuma Miing itu saja yang saya ingat. Selebihnya saya lupa. Saya hanya disuruh ngantarkan saja. Katanya amplop itu titipan dari gubernur," kata Zulkifli.
Perwakilan keenam BUMN itu meminta kepada Kementerian BUMN untuk menagih utang kepada Kementerian Dalam Negeri yang membawahi Pemerintah Provinsi Riau.
Keenam BUMN tersebut, yakni PT Adhi Karya Tbk, PT Wijaya Karya Tbk, PT Hutama Karya Persero, PT Istaka Karya Persero, PT PP Tbk, dan PT Waskita Karya Tbk.
Keempat orang yang diperiksa tersebut berstatus sebagai anggota DPRD Provinsi Riau yaitu Adrian Ali, Syarif Hidayat, Abu Bakar Sidiq, dan Toerechan Assyari.
Rusli merupakan saksi yang dianggap penting oleh KPK karena Rusli diduga memiliki banyak informasi mengenai kasus suap PON Riau, sehingga memberlakukan pencegahan kepada yang bersangkutan.
"Terkait masalah ini, DPD Riau akan melakukan evaluasi terhadap anggota legislatif asal Riau, dan hal ini bermanfaat agar calon legislatif yang menjadi wakil rakyat ke depannya dapat memenuhi harapan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat," ujarnya.
