Dengan pembentukan Dewan Etik itu, Kompolnas ingin menguji apakah pernyataan Adrianus tersebut menyalahi norma etik atau tidak sehingga hal itu bisa menjadi acuan bagi Kompolnas di masa yang akan datang.
Mempidanakan Adrianus karena kritikannya sangat berlebihan. Diyakini, semua kritik oleh siapapun bertujuan untuk membangun agar polisi terus berbenah dan memperbaiki diri.
Pengamat kebijakan publik Medrial Alamsyah mengatakan langkah yang diambil Kapolri dengan memidanakan Komisoner Kompolnas bisa merugikan institusi kepolisian sendiri.
Ia juga menyatakan bahwa laporan pencemaran nama baik terhadap badan publik seperti yang dilakukan oleh kepolisian justru merupakan tindakan yang tidak perlu.
Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti mengaku hubungan kedua lembaga negara ini tidak ada persoalan. Menurutnya pemanggilan Komisinoer Kompolnas tak lantas merenggangkan hubungan kedua lembaga ini.
Khusus kasus korupsi, Kompolnas mengaku kecewa dengan kerja kepolisian. Pasalnya, melihat penangangan kasus di kepolisian jauh dari memuaskan karena dalam banyak kasus korupsi justru lebih banyak ditangani kejaksaan.
Salah satu kasus yang dipertanyakan penanganannya adalah kasus kekerasan yang terjadi di Sleman awal Juni lalu. Menurut Nasser, penelusuran Kompolnas menemukan bahwa penanganan kasus tersebut tidak temukan adanya kejanggalan.
Namun hanya sebagai perpanjangan tangan tersebut, kampus tidak memiliki kewenangan apapun. Mereka hanya melakukan sosialisasi jika ingin mengadu soal layanan kepolisian bisa dilakukan di kampus. Oleh kampus akan diteruskan ke Kompolnas di Jakarta. Dan kampus dilarang datang menemui penyidik terkait kasus tertentu mengatasnamakan Kompolnas untuk mendapat keterangan apapun.
Hanya saja, reformasi kedudukan Polri ini mendapat penentangan dari Kapolri Jendral Sutarman. Sutarman saat membahas RUU Kepolisian dengan Baleg DPR menegaskan kedudukan Kepolisian sudah tepat karena sejalan dengan sistem presidensial.
Komisioner Kompolnas Andrianus Meliala menjelaskan revisi UU Polisi saat ini sedang digodok. Kompolnas sendiri beberapa kali diminta masukan atas draf revisi tersebut. Diakuinya ada beberapa masalah yang jadi titik krusial dalam draf revisi UU ini. Di antaranya terkait kedudukan polisi dan pengawasannya.
