Meski tak menyebut kasus-kasus tertentu, pihak kepolisian sejatinya memang masih memiliki beberapa "utang" penanganan perkara di KPK. 

Komisi Pengawas Peradi menyatakan Bambang Widjojanto tidak terbukti melanggar kode etik advokat.

Perseteruan KPK dan Polri ini lebih banyak dilatari kepentingan politik tertentu. Akibatnya kasus-kasus hukum yang ditangani masing-masing lembaga tidak diselesaikan dengan proses hukum acara pidana yang sepatutnya.

Seperti diketahui Bambang Widjojanto menjadi tersangka dalam kasus mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu dibawah sumpah dalam sidang sengketa Pilkada Kotawarangin Barat, Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi tahun 2010.

Campur tangan Kapolri dalam penangguhan penahanan Abraham diakui oleh Pelaksana tugas KPK lainnya Indriyanto Seno Adji. 

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nonaktif, Abraham Samad saat hendak menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum) Polda Sulselbar, Makassar,Sulawesi Selatan, Selasa (28/4).

Menurutnya, rencana penangguhan penahanan itu dilakukan, sebab hingga saat ini Abraham masih dianggap bagian dari KPK.

Bolly menegaskan penyidikan ini terus dilakukan meskipun dalam beberapa kesempatan BW tidak bersedia diperiksa.

Presiden tidak bisa sepihak melakukan pembatalan sebab paripurna DPR, sudah menyetujui Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri yang diusulkan sendiri oleh presiden.

Ketidakhadiran KPK dalam sidang praperadilan tersebut, menurut Dimas, juga karena KPK beralasan sedang menghadapi 3 sidang praperadilan yang kesemuanya digelar di PN Jaksel.

Beredar kabar bahwa para pejabat PT BCA meminta KPK untuk tidak mencantumkan jadwal pemeriksaan agar saham mereka tidak menurun drastis.

Johan juga tidak menampik akan memperbantukan kekuatan lain untuk menunjang kinerja tim biro hukum untuk menghadapi berbagai gugatan ini.

Sebab, kata dia, perppu yang diterbitkan Istana salah satu isinya menghapus batas usia bagi Plt Pimpinan KPK. Penghapusan itu dilakukan dengan penambahan dua pasal ke UU KPK, yakni Pasal 33A dan Pasal 33B.

Saat menjadi Calon Kapolri yang telah melewati Fit and Proper Test, Budi terbilang cukup sukses. Sebab menerima banyak pujian dari para anggota dewan.

Priharsa membuktikan pernyataannya tersebut, salah satunya penyidik tetap memeriksa saksi kasus yang menimpa Suryadharma Ali (SDA) pada Jumat lalu.