Mengetahui hal itu, Ali mengaku sangat bahagia bisa membantu. Mereka yang tadinya tidak bisa berbuat apa-apa, sekarang sudah aktif kembali mencari nafkah berkat kaki "ajaib" buatannya.

Beberapa penyandang disabilitas, tidak mau ketinggalan untuk merayakan momentum kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 itu.

Meski indera melihat tidak sempurna, mereka begitu menikmati hari perayaan kemerdekaan mereka tetap bangga menjadi Indonesia meski keberadaan mereka belum sepenuhnya mendapat perhatian dari pemerintah.

Farida menyebut, persentase penyandang autis yang diterima di sekolah saat ini baru 30 persen sementara 70 persen lainnya belum tertangani kebutuhan pendidikannya.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Disabilitas yang sedang digodok Komisi VIII DPR RI masih menyisakan  sejumlah perdebatan. Salah satunya tentang  usulan pembentukan lembaga baru untuk mengayomi para penyandang disabilitas, terkait akses hukum dan politik bagi difabel.

Selain persoalan guru, menurut Joni, persoalan lain adalah ketersediaan sekolah bagi anak-anak penyandang disabilitas itu sendiri. Sekolah-sekolah umum yang menyediakan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus atau sekolah inklusi masih sangat jarang.

Rancangan Undang-Undang Penyandang Disabilitas diharapkan memasukkan poin kartu penyandang disabilitas. Kartu ini berguna meng-cover pemakaian layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Kartu penyandang disabilitas ini akan membackup hal-hal yang belum terdapat pada BPJS. Ia menyatakan prosedur yang diatur dalam BPJS teramat rigid dan berbelit bagi penyandang disabilitas.

Walaupun begitu, ia pasrah apabila RA hanya akan dijadikan dalam satu pasal dalam RUU Disabilitas tersebut. Asalkan dengan catatan tak sampai menghilangkan esensi RA di semua bidang.

Pemerintah memastikan Rancangan Undang-undang (RUU) Disabilitas yang baru akan lebih mengedepankan perluasan hak-hak penyandang disabilitas daripada melihat kekurangan anatomi tubuh semata. Hak-hak seperti hak sosial, budaya, dan sipil akan lebih diperjuangkan.

Ketua Umum Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Aria Indrawati menilai, RUU Penyandang Disabilitas tersebut penggarapannya masih berparadigma charity based dimana penyandang disabilitas didudukkan sebagai korban. 

Jalan ini ditempuh agar organisasi penyandang disabilitas tidak perlu khawatir konten RUU yang tak sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.