JAKARTA, GRESNEWS.COM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memangkas anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari Rp 243,86 pada pagu APBN 2017 menjadi Rp 198,86 miliar. Hal itu disepakati Komisi VI saat rapat kerja bersama Kementerian BUMN di ruang rapat Komisi VI DPR, Jakarta, Kamis (13/7).
"Komisi VI DPR menyetujui penghematan dan efisiensi belanja barang Kementerian BUMN sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 sebesar Rp 45 miliar. Sehingga alokasi anggaran Kementerian BUMN tahun anggaran 2017 menjadi Rp 198,86 miliar dan selanjutnya akan disampaikan ke Badan Anggaran DPR untuk disinkronisasi," papar Ketua Komisi VI Teguh Juwarno.
Teguh menyebut, Komisi VI memamahi realisasi anggaran Kementerian BUMN per 5 Juli 2017 telah mencapai 26% dengan nilai Rp 62,293 miliar dari total anggaran Rp 243,865 miliar di APBN 2017.
Sementara menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, realisasi anggaran Kementerian BUMN memang terlihat kecil lantaran belum termasuk dengan sebagian paket kontrak yang sudah disepakati hanya belum terbayarkan.
"Kalau ditambah kontrak-kontrak itu maka realisasi anggaran itu ditambah Rp 28,07 miliar, dengan demikian menjadi total penyerapan anggaran 34% dari pagu, kira-kira hampir sama di K/L lain," jelas Sri Mulyani.
Demi untuk penghematan anggaran di Kementerian BUMN akan disesuaikan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2017. Adapun, pos-pos yang terkena pemangkas seperti anggaran lelang dan swakelola yang tidak digunakan perjalan dinas baik atau luar negeri, rapat ke luar kantor, dan lainnya yang menghemat Rp45 miliar dari pagu 2017 yang mencapai Rp243,865 miliar.
"Kami tetap optimis penghematan Kementerian BUMN tetap bisa jalankan fungsi dan tanggung jawab, dan tetap bisa mencapai output 2017," tuturnya. (dtc/rm)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membersihkan lembaga di bawah Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, seperti PT PLN dan PT Pertamina.
Kendati diwarnai sejumlah kritik DPR akhirnya menyetujui pengesahan Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) tahun 2017 menjadi Undang-Undang.
Sri Mulyani memutuskan memotong aggaran tunjangan guru sebesar Rp23,3 triliun dari total dana anggaran tunjangan profesi guru pada APBN-P 2016 yang sebesar Rp69,7 triliun.
Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memutuskan untuk memangkas anggaran belanja pemerintah dan dana transfer ke daerah senilai Rp133,8 triliun pada APBN-P 2016.
Tertangkapnya anggota Komisi III yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR I Putu Sudiartana oleh KPK, terkait kasus suap proyek 12 ruas jalan di Sumatera Barat merepresentasikan bahwa anggota Banggar berpotensi menjadi makelar proyek.
Bukti lain ketidakseriusan pemerintah memerangi kasus-kasus anak yakni pada anggaran yang dikucurkan kepada kementerian PPA hanya sejumlah Rp217 miliar per tahun. Dengan Rp12 miliar di antaranya dikucurkan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
Selama ini pemerintah kabupaten cenderung boros untuk persoalan belanja pegawai. Ia menyebutkan misalnya beberapa kabupaten di Aceh sebanyak 45 persen pemasukan daerahnya untuk belanja pegawai.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan akan menghapus anggaran perbaikan atau rehabilitasi Gelanggang Olah Raga (GOR) Velodrome di Rawamangun, Jakarta Timur sebesar Rp409 miliar atau hampir setengah triliun pada anggaran 2015.
Perkara dana siluman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih jalan di tempat. Terkait perkara ini, KPK hingga kini masih berkutat pada pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket).
