JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kendati diwarnai sejumlah kritik DPR akhirnya menyetujui pengesahan Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) tahun 2017 menjadi Undang-Undang. Rapat Paripurna menetapkan pendapatan negara sebesar Rp1.750,3 triliun dan anggaran Belanja Negara Rp2.080,5 triliun. Dengan demikian defisit yang ditanggung sebesar Rp330,2 triliun atau 2,41 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Proses pengesahan RUU yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan itu mendapat banyak catatan dari fraksi-fraksi yang hadir. Mayoritas fraksi, mengkritik kinerja pemerintah dan meminta perbaikan di sejumlah sektor. Misalnya saja partai oposisi, Gerindra serius memberikan catatan terkait prediksi shortfall pada penerimaan pajak tahun depan.

"Catatan kita itu bukan catatan biasa, melainkan serius dan kritis yang tak bisa diabaikan," kata Anggota Komisi XI DPR asal Fraksi Gerindra, Kardaya Warnika di ruang sidang, Rabu, (26/10).

Selanjutnya, dengan defisit sebesar 2,41 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), partai ini yakin pemerintah akan mencari utangan baru. Ia mengatakan, pemerintah harus mulai menghentikan kebiasaan gali tutup lubang tersebut. Pemerintah harus lebih fokus pada peningkatan pendapatan negara, sehingga terbuka ruang anggaran yang cukup untuk program kesejahteraan rakyat. "Terutama untuk petani, nelayan, buruh dan seluruh sektor informal lainnya," katanya.

Catatan juga menyasar soal penyelenggaraan APBN yang harus dikelola dengan tepat dan cermat. Fraksi Partai Demokrat mencermati keinginan Pemerintah untuk menjalankan program infrastruktur yang diharapkan masyarakat. Namun mereka meminta agar pemangkasan anggaran tidak dilakukan berkali-kali seperti tahun ini.

Anggota Fraksi Demokrat, Micheal Wattimena mengatakan peran mitra dan anggota di komisi sangat awam. Masih bisa lolos hal-hal yang tak diinginkan karena hanya dapat lembaran penjelasan soal dana yang dipangkas.

"Tahun depan, jangan sampai ada lagi pemotongan anggaran dengan alasan untuk membangun infrastruktur, yang akan dimasukkan lagi di 2017 ini," kata Michael dalam kesempatan tersebut.

Sementara Fraksi PAN mengingatkan adanya masalah-masalah pada sektor migas. Misalnya peningkatan lifting minyak yang masih mengandalkan pada sumur-sumur tua. Mereka meminta digiatkannya pencarian dan eksplorasi sumur baru di tengah harga minyak yang tidak kompetitif. Sedang Fraksi Banteng, PDIP fokus mengkritisi target tax amnesty sehingga tahun 2017. Mereka meminta realisasi pajak bisa diharapkan bisa di atas target yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F PKB) kritiknya lebih menyasar soal subsidi energi yang harus tepat sasaran dengan basis data yang harus terus dievaluasi. Ditambah subsidi pupuk dan subsidi benih sebesar Rp32,3 triliun yang harus didistribusikan secara transparan langsung kepada petani untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Fraksi PKS sendiri menyoroti soal keseluruhan APBN yang harus berpihak kepada rakyat melalui alokasi belanja yang pro kepentingan rakyat. Lalu, Fraksi PPP yang mencermati dimana pembiayaan pembangunan mengalami peningkatan setiap tahun, tetapi pada sisi lain belum ada kemajuan yang signifikan yang berhasil dicapai dalam prestasi indeks daya saing, indeks logistik, indeks pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Anggaran pendidikan sebesar 20% juga disoroti meningkat setiap tahun, tetapi belum ada kemajuan dan prestasi indeks literasi, indeks kualitas pendidikan dan daya saing perguruan tinggi secara global.

Terakhir, Fraksi Partai Hanura menyatakan peningkatan alokasi transfer ke daerah dan dana desa setiap tahunnya tidak berbanding lurus dengan meningkatnya kesejahteraan di daerah maupun desa. Hanura menyatakan pemerintah perlu melakukan perbaikan proses pencairan dana alokasi transfer ke daerah dan dana desa dengan dilakukan secara langsung.

EFISIENSI DILANJUTKAN - Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa dalam APBN 2017 defisit anggaran memang tidak dapat dihindari. Tetapi pemerintah berupaya menciptakan momentum pertumbuhan ekonomi sehingga beban utang dan tambahan utang yang akan dilakukan pada 2017 masih dapat menghasilkan kegiatan ekonomi produktif dan pada akhirnya bisa digunakan mengurangi beban utang.

"Pemerintah dan DPR sepakat untuk melanjutkan efisiensi pada belanja operasional yang tidak prioritas, dan tetap memperhatikan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya di ruang sidang Paripurna, Rabu (26/10).

Ia juga menilai bahwa postur belanja memiliki program-program yang difokuskan untuk menjaga momentum ekonomi pada saat kondisi perekonomian global sangat lemah khususnya dalam hal perdagangan internasional. Sehingga anggaran belanja yang didesain pemerintah dipakai untuk mengurangi tekanan dari luar, sembari memperbaiki pondasi perekonomian dalam negeri. Oleh karena itu, kebijakan belanja yang dilakukan baik dari sisi kementerian/lembaga atau transfer daerah ditujukan agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih merata.

"Penggunaan anggaran belanja Kementerian dan Lembaga akan diarahkan kepada belanja yang lebih produktif dan mendesak," ujarnya.

Dalam UU APBN 2017 telah disepakati bahwa pertumbuhan ekonomi berada pada angka 5,1 persen dengan tingkat inflasi sebesar 4 persen. Sedangkan tingkat suku bunga surat perbendaharaan negara (SPN) 3 bulan rata-rata dipatok pada angka 5,3 persen. Sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dipatok Rp13.300. Adapun harga minyak mentah dunia disepakati sebesar USD 45 dengan target lifting minyak 815 ribu barel perhari dan 1,15 juta barel setara minyak untuk lifting gas perharinya.

Untuk target pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran disepakati berada pada angka 5,6 persen dan tingkat kemiskinan 10,5 persen. Indeks pembangunan manusia sebesar 70,1 dengan indeks gini rasio sebesar 0,39. Sri Mulyani juga meyakini pemerintah dapat menggenjot penerimaan negara dengan memacu pertumbuhan penerimaan perpajakan sekitar 12 sampai 15 persen.

BACA JUGA:
Tags