JAKARTA, GRESNEWS.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memutuskan untuk memangkas anggaran belanja pemerintah dan dana transfer ke daerah senilai Rp133,8 triliun pada APBN Perubahan (APBN-P) 2016. Langkah tersebut dilakukan mengingat perkiraan tak tercapainya penerimaan negara dari pajak hingga Rp219 triliun. Namun kebijakan pemangkasan anggaran itu dikhawatirkan akan berdampak pada melonjaknya angka pengangguran.    

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu (FSPB) Bersatu, Arief Poyuono, mengatakan melihat besaran  pemangkasan anggaran hingga Rp133,8 triliun, kemungkinan anggaran yang untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) di BUMN juga akan terpangkas atau tertunda. Begitu juga transfer dana ke daerah sudah dipastikan akan dipangkas. Padahal dana itu mempunyai korelasi dengan pembangunan di daerah, diantaranya untuk perbaikan infrastruktur

Menurut dia, semuanya itu akan berdampak serius pada turunnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya inflasi di daerah. "Akibat kurangnya atau buruknya sarana dan prasarana infrastruktur di daerah dalam proses supply chain barang dan jasa di daerah," kata Arief kepada gresnews.com, Jumat (12/8).

Menurut Wakil Ketua Umum DPP Gerindra itu, saat ini ekonomi Indonesia lebih ditopang belanja negara. Artinya jika ada pemangkasan anggaran sebesar Rp133,8 triliun, juga akan berdampak pada tingkat penciptaan lapangan kerja baru di daerah. Bahkan mungkin akan terjadi penurunan hubungan kerja terhadap buruh, akibat permintaan barang dan jasa menurun dari belanja pemerintah.

"Contoh yang paling konkret adalah pemangkasan biaya perjalanan pegawai pemerintah, maka akan berdampak pada penurunan pendapatan sektor transportasi dan perhotelan, serta industri makanan dan minuman," ujarnya.

Selain itu, dengan pemangkasan biaya operasional kementerian dan lembaga serta transfer dana ke daerah akan menurunkan pendapatan sektor usaha konstruksi dan industri akibat turunnya permintaan dari belanja negara

Bahkan jika pemerintah sampai membatalkan atau menunda dana alokasi untuk penyertaan modal negara di BUMN, akan berdampak pada rencana kerja dan proyeksi bisnis yang sudah direncanakan BUMN dari alokasi PMN APBN 2016.

"Maka ancaman PHK besar-besaran terhadap pekerja di sektor jasa tranportasi, perhotelan, industri makanan dan minuman, konstruksi dan manufacturing  akan segera terjadi," ujarnya.

Pemangkasan alokasi dana APBN sebesar Rp133,8 triliun juga akan berdampak pada bertambahnya jumlah pengangguran baru pada angkatan kerja, karena tidak adanya lapangan kerja baru. Sebab setiap Rp50 triliun yang dibelanjakan negara akan menghasilkan 400.000 lapangan kerja baru. Dengan begitu maka lapangan kerja baru sebesar 1,3 juta tidak akan tercipta .

Untuk itu dalam melakukan pemotongan APBN-P yang sudah ditetapkan DPR, Menteri Keuangan tidak bisa seenaknya saja memangkas anggaran hingga Rp133,8 triliun. "Semua harus dikomunikasikan terlebih dahulu baik di legislatif daerah maupun kepala daerah dan dewan di daerah," ujarnya.

DEMI FISKAL YANG KREDIBEL - Namun peneliti Institute for Development of Economics and Finance, Ariyo DP Irhamna, mengatakan pemangkasan anggaran terjadi karena target penerimaan perpajakan yang terlalu tinggi. Sementara sudah tujuh bulan berjalan, baru 35 persen yang terealisasi.

"Jika tidak dilakukan pemangkasan, semakin besar kemungkinan defisit semakin lebar dan risiko politik semakin besar juga," kata Ariyo kepada gresnews.com, Jumat (12/8).

Menurutnya, dampak pemangkasan terhadap ekonomi, secara teori memang negatif karena fiskal merupakan stimulus. Namun jika yang dipangkas merupakan anggaran yang tidak produktif, demi fiskal yang kredibel, bisa jadi kebijakan pemangkasan memiliki sentimen positif di mata investor.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya menyatakan akan mengurangi anggaran belanja pemerintah sebesar Rp65 triliun. Sedangkan dari dana transfer ke daerah dipangkas menjadi Rp68,8 triliun. Pemangkasan terutama ditujukan terhadap kegiatan yang dianggap tidak menunjang program prioritas pemerintah, seperti perjalanan dinas, kegiatan konsinyering, termasuk belanja pembangunan gedung pemerintah yang belum dianggap prioritas.

Menindaklanjuti rencana itu, Sri Mulyani akan berkoordinasi dengan para Menteri Koordinator (Menko) dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menyisir belanja Kementerian dan lembaga agar belanja pemerintah bisa dikurangi. Tanpa harus mengurangi komitmen pemerintah untuk belanja prioritas.

Pengeluaran untuk daerah juga ikut dipangkas, karena persoalan dana bagi hasil yang berkurang, akibat penerimaan pajak yang kecil.

Menkeu menyatakan, penerimaan pajak tahun ini diperkirakan akan meleset dari target APBN-P 2016, sebesar Rp1.539 triliun. Pada tahun ini realisasi penerimaan pajak hanya Rp219 triliun di bawah target.

BACA JUGA:
Tags