JAKARTA, GRESNEWS.COM - Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memperkuat putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang mengatakan bahwa PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan PT Astra Honda Motor (AHM) telah melakukan pengaturan harga motor skutik 110cc-125cc. Pengadilan menolak memori banding yang diajukan kedua produsen sepeda motor itu terkait kasus kartel skutik.

Majelis Hakim memutuskan menolak pengajuan keberatan yang diajukan pemohon keberatan I yakni YIMM dan keberatan II yakni AHM. "Menolak permohonan keberatan pemohon keberatan I dan II," ujar Ketua Majelis Hakim, Titus Tandi, di ruang Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (5/12).

KPPU pada putusan tanggal 20 Februari 2017, menyatakan Yamaha dan Honda terbukti melanggar pasal 5 ayat 1 Undang-undang (UU) Nomor 5 tahun 1999, tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Selain itu, Majelis Hakim yang terdiri dari Titus Tandi dengan anggota I Wayan Wirjana, dan Maringan Sitompul juga menyatakan menghukum YIMM dan AHM dengan membayar biaya perkara Rp 700 ribuan.

"Perkara ini diputuskan pada 28 November 2017 dan dibacakan 5 Desember 2017," ucap Hakim Titus Tandi yang memimpin persidangan tersebut.

Sementara dari YIMM diwakili oleh kuasa hukum Eri Hertiawan, AHM oleh Deny Sidharta, dan KPPU oleh staff litigasi, Manaek SM Pasaribu.

Atas ditolaknya memori banding tersebut, PT Astra Honda Motor (AHM) berencana mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung RI.

Deputy Head of Corporate Communication AHM, Ahmad Muhibbuddin mengaku tetap menghormati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut meskipun sejak awal AHM tetap membantah tuduhan KPPU terkait kesepakatan dan pengaturan harga bersama pesaing bisnisnya. Untuk itu pihaknya akan tetap mencari keadilan dengan melanjutkan menempuh langkah hukum berikutnya yaitu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

"Kami bisa bertahan dan berkembang berbisnis di Indonesia puluhan tahun karena kami patuh hukum dan selalu memberikan kontribusi ke negeri ini sehingga konsumen pun mempercayai kami, baik sebagai sebuah brand atau pun company. Keputusan ini mengecewakan kami karena itulah kami akan terus mencari keadilan karena kami menolak yang dituduhkan KPPU," ujar Muhib.

Ia membantah bahwa AHM melakukan persekongkolan dan mengatur harga dengan pesaing bisnisnya. Menurutnya AHM selalu berupaya menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif dengan mengacu dan patuh pada ketentuan perundangan yang berlaku. AHM pun menjalankan persaingan bisnis secara sehat dengan gencar menggelar beragam program promosi dan marketing. (dtc/rm)

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) mencium adanya praktik usaha tidak sehat dalam penentuan harga jual  sepeda motor skutik (skuter matic) yang diduga dilakukan dua perusahaan raksasa otomotif, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YMMI) dan PT Astra Honda Motor (AHM). 

MAHKAMAH Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam perkara kartel farmasi melawan PT. Pfizer Indonesia dkk.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ditantang tidak ikut-ikutan pelaku usaha yang suka mengajukan upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali (PK), dalam perkara persaingan usaha. Hal itu diungkapkan oleh salah satu pihak dalam perkara dugaan kartel minyak goreng PT Nubika Jaya, Jumat (2/12).

Ahmad menjelaskan, apabila KPPU sudah mendapatkan salinan putusan kasasi, pihaknya akan mengkaji beberapa isu penting terkait perkara kartel minyak goreng. "Dikaji secara lebih jauh, termasuk isu penting, isi perjanjian para pelaku usaha, dan alat bukti yang digunakan oleh KPPU," jelas Ahmad.

Sebanyak 20 perusahaan minyak goreng akhirnya dapat bernafas lega. Hal itu menyusul penolakan permohonan kasasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) oleh Mahkamah Agung (MA). "Tolak permohonan kasasi KPPU," kata ketua majelis kasasi Muhammad Taufik.

"Kajiannya terus berlangsung tetapi kelihatannya akan ada beberapa persoalan yang fokus kepada masalah kebijakan," jelas Nawir.

"Seharusnya ahli yang digunakan ekonomi farmasi. Kami mengajukan beberapa ahli namun tidak satu pun yang dipertimbangkan majelis hakim," kata Yosa Armanda, perwakilan divisi litigasi KPPU, Rabu (9/7).

"Majelis hakim hanya menerima pendapat ahli yang dihadirkan pemohon dalam pemeriksaan tambahan, " kata perwakilan Divisi Litigasi KPPU, Yosa Armanda, seusai sidang pembacaan putusan di PN Jakpus, Jakarta, Rabu (7/9).

"Majelis hakim PN Jakpus cukup cermat ketika memeriksa perkara keberatan kami ini. Putusan KPPU memang banyak bolongnya," kata Ignatius Supriadi, kuasa hukum PT Dexa Medica, seusai sidang pembacaan putusan di PN Jakpus, Rabu (7/9).

Putusan KPPU yang menghukum terjadinya kartel obat hipertensi oleh PT Pfizer Indonesia dan PT Dexa Medica menjadi dibatalkan.

Dalam persidangan hari ini, PT Pfizer Indonesia dan PT Dexa Medica menyerahkan kesimpulan keterangan tambahan terkait putusan kartel obat hipertensi.

KPPU berkesimpulan, ahli yang diperiksa dalam pemeriksaan tambahan perkara keberatan kartel obat hipertensi tidak relevan.

Majelis hakim telah mengabulkan permintaan PT Pfizer Indonesia dan PT Dexa Medica untuk dilakukan pemeriksaan tambahan

Tindakan keras terhadap aparat penegak hukum itu merupakan janji dari Jaksa Agung Marisela Morales untuk memerangi korupsi internal.