Ketika dipaksakan, dia khawatir, akan banyak gesekan konflik yang tidak akan bisa diatasi MA. Sebab penyelesaian sengketa berpotensi memunculkan konflik di masyarakat.

Pemilu dan pemilukada, menurut Andi, adalah bagian integral yang proses penyelesaian sengketanya harus ditangani oleh hakim-hakim yang memiliki keahlian dan pengetahuan politik dan hukum, selain pengetahuan ketatanegaraan.

Selain itu, kata dia, harus dibuat mekanisme pengawasan internal yang bisa menjadi alat kontrol atas kerja dan kinerja jajaran penyelenggara pemilu.

Toh, kata dia, dalam situasi seperti ini, polisi juga bersikap simpatik. Sejumlah pendukung Prabowo yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit.

Salah satu yang terbukti melakukan pelanggaran dan diberhentikan tetap adalah ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dogiyai.

Menurut Zainal, jika ada satu masalah yang mengganggu putusan namun hakim menyeragamkan kesemuanya, maka hal tersebut akan mengganggu konstitusionalitas bangsa.

Menurut Mendagri Gamawan Fauzi, Presiden SBY menginstruksikan kepada seluruh jajaran pejabat terkait untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik untuk menjaga keamanan.

Dia berpendapat, tidak bisa sebuah kecurangan yang terjadi di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) kemudian menghilangkan suara di puluhan TPS lainnya.

Hanya saja dalam penilaian Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Indonesian Legal Rountable (ILR), MK tidak memiliki alasan untuk mengabulkan permohonan Prabowo-Hatta tersebut.

Ia mengaku, akan mengupayakan mengumpulkan dan melengkapi alat bukti yang kurang tersebut sesuai batas waktu yang diberikan MK selambat-lambatnya pukul 10.00 WIB pada Selasa (19/8).

Persoalan terkait pendataan penduduk yang masih bermasalah ini harus memiliki solusi dalam pemilu. Ia mengatakan jangan sampai karena hal ini warga negara kehilangan hak pilih.

Dari hasil temuannya, Marwah Daud Ibrahim mengaku menemukan ada tambahan DPT lebih dari 6 juta orang dibandingkan Pileg 9 April 2014, menjadi lebih dari 190 juta DPT.

Sebab, kata Irman, tidak mungkin pilpres menjadi konstitusional ketika hanya diikuti hanya satu pasangan calon presiden-wakil presiden.

Selain konstitusionalitas, hal lain yang perlu menjadi pertimbangan MK adalah legalitas pelaksanaan pemilu sebagai aturan pelaksana pemilu.

Azis sebelumnya mengaku tidak diberikan form DD-2 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepanjang mereka mengikuti rekapitulasi tingkat nasional.