JAKARTA, GRESNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk turun tangan untuk melakukan menginvestigasi kemungkinan adanya tindak pidana korupsi dalam distribusi elpiji, sehingga kerap terjadi kelangkaan. Seperti diketahui akhir-akhir ini disejumlah daerah mengalami kelangkaan elpiji ukuran 3 kilogram.

Untuk itu Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono meminta KPK melakukan penelusuran rantai distribusi. Sehingga diketahui  bagaimana elpiji yang menjadi kebutuhan rumah tangga ini bisa menyusut jumlahnya di pasaran.
 
Bambang mengaku kecewa melihat realitas kelangkaan elpiji 3 kg, terutama terhadap kinerja Pertamina yang bertanggung jawab atas kelangkaan ini. "Masyarakat konsumen, baik rumah tangga maupun pedagang mengeluhkan kondisi ini," ujarnya seperti ditulis dalam rilisnya.
 
Masyarakat juga mengeluh mahalnya harga elpiji namun sulit didapat. Bahkan setelah didapat isinya tidak sesuai dengan beratnya yang 3 kilogram. "Ternyata, banyak sekali yang dimanipulasi,” ujar politisi Partai Gerindra ini, seperti dikutip dpr.do.id.

Ia pun meminta KPK memeriksa Pertamina sebagai penyuplai elpiji 3 kg. Bambang, juga mengkriti Pertamina karena belum menunjukkan profesionalisme sepanjang dipimpin Direktur Utamanya Elia Massa Manik.
 
Menurutnya kinerja Dirut Pertamina masih negatif. Ini membuktikan bahwa penunjukkan seseorang untuk mengisi jabatan Dirut Pertamina masih dipenuhi unsur like and dislike. Sebab penunjukan atau pemilihan Dirut Pertamina tidak dilakukan dengan profesional. Adanya kelangkaan elpiji 3 kg menjadi bukti ketidakprofesionalan Direksinya. Kelangkaan ini juga dinilai akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. (rm)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Menyusul kasus kelangkaan gas LPG 3 kilogram (Kg) di sejumlah daerah yang memicu terjadinya antrian panjang konsumen gas LPG. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT Pertamina (Persero) menegaskan bahwa tidak terjadi kelangkaan gas LPG. Pertamina menjamin gas LPG ukuran 3 kg bersubsidi selalu tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari.

"Kementerian ESDM berkoordinasi dengan Pertamina untuk melihat dan memeriksa apakah benar terjadi kekurangan stok LPG di daerah. Dari hasil review ini, secara garis besar stok LPG aman, rata-rata sekitar 19-20 hari. Ini sesuai dengan rencana yang ada di Pertamina", tegas Arcandra  didampingi Dirjen Migas Ego Syahrial dan Direktur Pemasaran PT Pertamina (Persero), Muchammad Iskandar, Jumat (8/12).

Archandra menepis isu kelangkaan LPG yang beredar di masyarakat akhir-akhir ini. Pihaknya tidak menampik  adanya kekurangan stok LPG di beberapa wilayah, namun menurut dia hal ini terjadi hanya di beberapa daerah saja, disebabkan kondisi cuaca yang tidak menentu belakangan ini yang memang menjadi tantangan dalam proses pendistribusian ´gas melon´ tersebut.

Menurut dia dari pengamatan, kalau memang ada kelangkaan  pasokan, kemungkinan sifatnya hanya  sementara. Salah satu penyebabnya, Gorontalo misalnya, karena cuaca ekstrem beberapa hari belakangan, maka ada kendala dalam hal distribusi, sehingga kekurangan pasokan sementara. "Tapi Alhamdulilllah sekarang sudah berhasil diatasi", tutur Arcandra, seperti dikutip esdm.go.id.

Untuk mengantisipasi kelancaran distribusi di lapangan, Pertamina mengaku akan selalu melakukan check on the spot ke lokasi-lokasi yang terindikasi akan berkurangnya pasokan, terlebih adanya usaha penimbunan yang dicurigai oleh masyarakat saat ini.

Namun Pertamina mengatakan hingga saat ini belum menemukan unsur-unsur perilaku penimbunan dari para pelaku bisnis. Namun lebih ke permasalahan ada kebutuhan yang tiba-tiba muncul, seperti kegelisahan masyarakat karena dipicu peristiwa di Gorontalo yang case-nya karena ombak besar, sehingga kapal kita terlambat, sempat setengah hari putus. "Tapi malamnya langsung kita recover dan hari kedua sudah pulih", jelas Iskandar.

Diakui adanya kekhawatiran meningkatnya kebutuhan masyarakat menuju penghujung tahun 2017, hingga hal itu  juga menjadi perhatian Pemerintah. Hanya 2 minggu jelang libur besar perayaan hari besar keagamaan dan tahun baru yang mengakibatkan meningkatnya kebutuhan konsumen untuk menggunakan gas LPG 3 kg.

"Kami akan menjamin ketersedian LPG, baik hari ini, esok, bulan depan dan Inshaa Allah kebutuhan ini akan kita penuhi berapapun masyarakat butuh untuk LPG ini," jelasnya.  

Archandra menegaskan bahwa kemungkinan akan ada peningkatan kebutuhan di akhir Desember ini, karena ada perayaan agama dan tahun baru. Untuk itu pihaknya sudah mengantisipasi, seandainya pasokan berkurang atau bertambahnya kebutuhan di akhir tahun.

Ia mengatakan, baik Kementerian ESDM dan Pertamina akan terjun langsung untuk memeriksa kondisi ketersedian stok LPG apabila terjadi kelangkaan kembali. Ia mengharapkan peran aktif masyarakat untuk memberikan laporan/pengaduan langsung melalui call center PT Pertamina di saluran 1 500 000 untuk memudahkan memetakan kondisi kelangkaan LPG di lapangan sehingga dapat ditindaklanjuti. (rm)

Hanya saja, menurut anggota Komisi VI DPR RI Inas Nasrullah, pelaksanaan pengawasan sistem tertutup ini harus lebih ketat lagi. Pasalnya selain pengoplosan, bisa saja ada penyelewengan daftar mereka yang berhak membeli gas elpiji 3 kg jika pengawasan distribusi sistem tertutup yang berdasarkan database jumlah penduduk miskin, lemah pengawasannya.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Arief Poyuono mengatakan, program distribusi secara tertutup gas elpiji 3 kg subsidi berisiko mengalami banyak "kebocoran". Selain itu, diprediksi juga akan banyak penyelewengan yang terjadi.

Rencana pemberlakuan distribusi penjualan gas Elpiji 3 kilogram (kg) secara tertutup ke seluruh wilayah Indonesia pada awal 2016 dipastikan molor.

Warga terpaksa dan memilih antre membeli gas 3 kg di penyalur dengan harga Rp17 ribu dibandingkan membeli pada pedagang eceran kios jahat yang menaikkan harga gas 3 kg mencapai Rp.30 ribu.

Tersangka memindahkan isi gas elpiji 3 kg kedalam tabung 15-50 kg non subsidi dengan tujuan mencari keuntungan pribadi sehingga menyebabkan kelangkaan gas elpiji bersubsidi di kawasan tersebut.

PT. Pertamina menggencarkan operasi pasar gas elpiji 3 kilogram di sejumlah daerah di Daeah Istimewa Yogyakarta guna menetralisasi harga gas elpiji 3 kilogram di pasaran yang jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 15.500 per tabung. 

Kenaikan ini terkesan tiba-tiba lantaran menghindari perilaku agen-agen gas nakal. Sehingga mereka tidak melakukan penimbunan untuk mencari keuntungan lebih.

Sialnya, dia menambahkan, ketika sampai di agen milik Pertamina, ternyata sudah ada antrean panjang. Padahal Petrus menggunakan gas elpiji 3 kg untuk kebutuhan memasak sehari-hari.

Dia mengungkapkan, kenaikan harga gas elpiji 12 kg sempat mengakibatkan sekitar 1 sampai 2 persen konsumen pengguna gas elpiji 12 kg beralih menggunakan gas elpiji 3 kg.

Aliansi Peduli Gas Untuk Rakyat  (API GAS ) mendesak pemerintah segera mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kelangkaan dan melambungnya harga gas 3 Kilogram (kg).

Adiatma menjelaskan tidak semua orang dapat membeli gas elpiji 3 kg karena hanya masyarakat yang memiliki kriteria khusus. Dia menuturkan kriteria masyarakat yang dikategorikan layak membeli gas elpiji 3 Kg yaitu masyarakat yang pengeluarannya tidak lebih dari Rp1,5 juta.

Dia meminta agar Pertamina jujur kepada publik terkait kelangkaan gas elpiji 3 kg. Ferdinand yakin Pertamina sendiri sebagai pelakunya.

Pemerintah memastikan harga elpiji tabung tiga kilogram harga tetap dan tidak akan naik menyusul isu kelangkaan komoditas tersebut di sejumlah daerah.