Benny menjelaskan, anggaran khusus tersebut semacam dana taktis yang digunakan untuk kepentingan konstituen.

Dalam permohonannnya, KAPKN meminta agar MK membubarkan Banggar karena dengan kewenangannya di bidang penentuan anggaran yang besar, Banggar justru menjadi sarang korupsi.

Mafia anggaran = penyakit kambuhan DPR. Makin dekat Pemilu, makin besar kemungkinan penyimpangan anggaran untuk kepentingan Partai Politik masing-masing. Majunya 90% anggota DPR di Pemilu Legislatif mendudukkan Badan Anggaran DPR bak mesin ATM. Belum lagi 10 orang Menteri yang maju nyaleg. NKRI bisa apes.

Hal tersebut bertujuan untuk menghindari polemik di masyarakat.

Berdasarkan keterangan saksi Pramudjo Pratoposuhardjo dalam sidang mantan anggota Badan Anggaran (Banggar) dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Wa Ode Nurhayati, didapati fakta tentang Banggar yang mengingkari kesepakatan dengan pemerintah perihal kualifikasi dan kriteria daerah penerima daerah DPID.

Sekretariat Badan Anggaran (Banggar) dinilai paling bertanggungjawab terkait kode pengalokasian pada Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).

Disinggung soal aliran dana dari seorang pengusaha hotel melalui dua stafnya di DPR, Mirwan membantahnya. Bahkan dia berani menunjukkan bukti data rekening dirinya. "Itu tidak ada. Sama sekali tidak ada transfer dari hotel itu. Boleh dibuktikan rekening saya tidak ada transfer itu."

"Saya sama sekali tidak pernah ada transfer dan berurusan dengan Tina Talisa. Jadi untuk apa saya tunjukkan kalau memang saya tidak mentransfer?" kata Mirwan saat berbincang dengan wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/9)

Selama ini DPR bukan pengawasan tapi lebih minta bagian atau fee dari ekesekutif

Pramono menyatakan sejak tahun 2009 kewenangan Banggar begitu kuat sehingga tidak ada yang mengawasi kerja Banggar. Oleh karena itu dia mengusulkan dibentuk suatu badan pengawas internal Banggar.

Ahmadi saat ini menjabat Wakil Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin) Partai Golkar. Ia adalah anggota DPR-RI Partai Golkar dari Dapil DPR Kalimantan Selatan I

Sekretaris Fraksi Partai Golkar Ade Komaruddin mengakui adanya rencana Fraksi Golkar menggeser Mekeng. Namun, Ade membantah

"Data PPATK sudah disampaikan ke KPK. Ini merupakan kewenangan KPK untuk menindaklanjuti itu, apakah benar ada atau tidak," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung Wibowo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/8/2012).

Saya nanti akan cek itu kepada pimpinan fraksi dan DPP Partai Golkar. Saya memang sudah mendengar sekitar sebulan lalu ada rencana itu

"Penolakan Menkeu ini tidak hanya kontraproduktif terhadap kepentingan penegakan hukum antikorupsi. Menkeu pun akan terus-menerus tersandera kepentingan pihak tertentu yang mungkin menekannya untuk tidak memberi kesaksian," kata Ade.