Menurut David, ia masih mengharapkan Presiden merespon suratnya itu.

Menurut David, Presiden SBY, pernah mengatakan bahwa dalam penegakan hukum tidak boleh ada diskriminasi dan tidak boleh ada istilah tebang pilih.

"Jangan-jangan apa yang dilakukan pemerintah justru mempromosikan produsen susu tertentu dengan menggunakan dana publik untuk kegiatan penelitian.

Ketua Komisi Informasi Pusat, Alamsyah Saragih mempertanyakan pemilihan 47 merk susu formula yang dijadikan contoh penelitian.

"Semua ini kian jelas menunjukkan didzaliminya hak publik atas informasi."

"Penelitian yang hasilnya diumumkan berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti IPB dr Sri Estuningsih."

"Saya imbau, alumni IPB kumpulkan koin untuk membayar biaya perkara ini," ungkap David.

"Berapa anggaran IPB, Menkes dan BPOM setahun? Apa tidak ada uang Rp 2 juta ?,  Kalau tidak ada, ini pakai uang saya dulu, saya pinjami," kata Penggugat David Tobing.

"Ini kan persoalan keamanan pangan, berbeda dengan persoalan hukum," kata Herry disela jumpa pers, di Jakarta, Jumat (8/7).

"Dalam kasus susu formula Jaksa justru membela Menkes agar eksekusi tidak terlaksana walaupun perkaranya sudah inkracht," jelas David.

"Kan tidak semua sampel diambil karena memang tujuannya hanya untuk berburu bakteri," ungkapnya.

Untuk diketahui, pengujian terhadap 183 sampel dilakukan di tiga laboratorium dengan perincian 59 sampel diuji di pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Balitbangkes Kemenkes, 60 sampel diuji oleh BPOM, dan 64 sampel lainnya diuji oleh IPB.

Bahkan, David menuding langkah Menkes memberitakan hasil penelitian yang sekarang itu bukan untuk mematuhi putusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan vonis eksekusi PN Jakpus.

Apabila penggugat merasa publikasi itu bukan pelaksanaan putusan kasasi MA, pihak penggugat bisa melakukan upaya hukum agar perintah putusan sesungguhnya bisa dieksekusi.

Menkes menyarankan agar lebih mengutamakan pemberian air susu ibu (ASI) eklusif kepada bayi sejak dilahirkan selama enam bulan.