Partai Amanat Nasional (PAN) telah memilih walk out (WO) saat paripurna penetapan RUU Pemilu pada Kamis (20/7) lalu namun enggan disebut tak seirama dengan kubu parpol pendukung pemerintah. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menjelaskan PAN hanya menginginkan pergantian dari sainte lague ke kuota hare.

"Bukan lain-lain. Saint lague diganti kuota hare, nah saya juga melalui pansus bertemu teman-teman partai koalisi pendukung pemerintah, itu kita minta. Satu saja," kata Zulkifli Hasan seusai menghadiri Harlah PKB ke 19 di Komplek DPR, Jakarta, Sabtu (22/7/2017).

Kuota Hare merupakan salah satu teknik penghitungan suara yang paling sering digunakan di Indonesia. Terdapat dua tahapan yang perlu dilalui untuk mengkonversi suara menjadi kursi melalui teknik penghitungan Kuota Hare. Pertama, menentukan harga satu kursi dalam satu daerah pemilihan dengan menggunakan rumus V (vote) per S (seat).

Kedua, menghitung jumlah perolehan kursi masing-masing partai politik dalam satu daerah pemilihan dengan cara jumlah perolehan suara partai di satu dapil dibagi dengan hasil hitung harga satu kursi.

Sedangkan, metode sainte lague murni menerapkan bilangan pembagi suara berangka ganjil seperti, 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Metode sainte lague ini dalam melakukan penghitungan suara ini bersifat proporsional yaitu tidak ada pembedaan dan tidak memihak apakah itu partai kecil ataupun partai besar.

Zulkifli menjelaskan jika tetap memakai konversi suara sainte lague itu akan menyudutkan posisi PAN di parlemen. Untuk itu dia mendukung usul para kader PAN untuk mengganti dari saint lague ke kuota hare.

"Ini kan soal partai. Ini bukan soal lain-lain tapi ini soal hidup matinya partai. Kalau mendukung sainte lague saya bisa dimarahi kader. Abis nanti suaranya," kata Zulkifli.

Zulklifi menegaskan apa yang dilakukan PAN pada paripurna lalu bukan walk out melainkan abstain. Karena jika menyetujui metode konversi suara sainte lague itu akan membunuh partai PAN.

"Karena kita memang kalau sainte lague itu PAN ya bunuh diri. itu aja ya maklum. Oleh karena itu kami abstain, tolong diluruskan," ucap Zulklifi. (dtc/mfb)

Tjahjo memastikan pelaksanaan Pemilu tetap berjalan. Meskipun nantinya UU Pemilu di-JR (judicial review).

Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu masih stagnan antara pemerintah dengan DPR. Untuk mencairkan hal itu Menko Polhukam Wiranto berniat menjalin komunikasi dengan para pimpinan partai politik untuk menyamakan persepsi.

"Saya sudah melakukan pendekatan dari semua parpol. Terutama parpol pendukung pemerintah. Masih ada waktu. Besok akan ketemu mereka lagi," kata Wiranto di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (3/7).

Wiranto belum mau bicara kemungkinan jalan tengah yang akan dijajaki. Sejauh ini ada parpol yang menginginkan presidential threshold (PT) 0% dan ada pula yang menginginkan 20-25% seperti pemerintah.

"Ini bukan ngalah dan nggak ngalah. Ini cari sesuatu yang bermanfaat bagi negeri ini. Bukan kepentingan parsial, tapi kita ingin mengajak untuk kepentingan politik pemerintah atau politik nasional ke depan," ujarnya.

Pertemuan antara Wiranto dengan parpol kemungkinan dilakukan di DPR. Wiranto tak menyebut secara detail kapan dan di mana pertemuan akan dilakukan. "Tunggu saya ketemu mereka. Siang mungkin, di DPR," kata Wiranto. (dtc/mfb)

Pembahasan RUU Pemilu masih berlangsung alot. Salah satunya mengenai ambang batas calon presiden atau presidential threshold (PT). Partai NasDem membuka peluang untuk kompromi agar mencapai musyawarah mufakat dalam Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu.

"Saat ini NasDem, sudah ada kesepakatan minta 20 persen supaya tidak asal mencalonkan presiden. Tapi sebagian ada yang ingin 0 persen, itu kan mindset masing-masing. Kalau kita tetap 20 persen itu ideal, masa tidak ada batasnya," ujar Sekretaris Fraksi NasDem, Syarif Abdullah Alkadrie di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (9/6).

Dalam perjalanan RUU Pemilu, ada usulan untuk presidential threshold di angka 10-15 persen. Syarif tidak dapat memutuskan setuju atau tidak. Sebab menurutnya itu harus dikomunikasikan dahulu dengan petinggi-petinggi partai.

"Karena pansus adalah kepanjangan fraksi, fraksi adalah kepanjangan partai. Perubahan-perubahan akan komunikasi lagi dengan pimpinan fraksi kemudian partai," jelasnya.

Syarif mengharapkan semua bisa selesai di hari Selasa (13/6) nanti. Ia mengatakan, tak menutup kemungkinan juga untuk dilakukan voting jika proses musyawarah mufakat tidak mendapatkan hasil.

"Kami berharap hari Selasa ini bisa semuanya berbesar hati menyelesaikannya. Mau tidak mau kita gunakan, dalam konstitusi kita. Kalau musyawarah mufakat tidak bisa, melalui voting itu. Tapi semoga bisa diselesaikan dalam musyawarah mufakat," kata Syarif.

Seperti diketahui, masih ada enam isu yang masih tertunda pembahasannya. Enam isu tersebut adalah:

1. Sistem pemilu anggota DPR dan DPRD
2. Ambang batas parlemen
3. Ambang batas presidensial
4. Metode konversi suara
5. Jumlah kursi tiap dapil anggota DPR
6. Jumlah kursi tiap dapil anggota DPRD

(dtc/mfb) 

Kalangan Pemerintah maupun DPR sama-sama menghendaki penambahan kursi anggota DPR.

Partai Demokrat menyatakan berkomitmen dengan partai politik anggota koalisi yang loyal selama ini. Pembahasan dan pengesahan UU Pemilu dinilai sebagai bukti bahwa Demokrat tidak meninggalkan teman yang sejalan.

Dikatakan Girindra, hal ini menyebabkan sistem terbuka rentan korupsi karena para caleg akan menghalalkan segala cara untuk mendapat dukungan dana kampanye dan melakukan manuver-manuver politik demi menyukseskan pencalonannya.

"Ada kemajuan yang positif bagi masa depan demokrasi kita, terutama dalam hal mendorong penyederhanaan sistem kepartaian, menjaga asas representasi terhadap kemajemukan politik dan meningkatkan akuntabilitas politik parlemen," kata Anas.

Dalam voting itu, alternatif A adalah Fraksi PD (140), Fraksi PKS (54), Fraksi PAN (42), Fraksi PPP (37), Fraksi PKB (28), Fraksi Gerindra (24) dan Fraksi Hanura (17). Sedangkan alternatif B adalah Fraksi Golkar (97) dan Fraksi PDIP (91) lebih memilih sistem divisor webster sebanyak 188 suara.

Anggota DPR RI dari Fraksi PPP, Irgan Chairul Mahfidz menyatakan, penghitungan suara dengan sistem divisor webster hanya akan menguntungkan partai besar. "Kita tak mau menggunakan sistem itu. Sebab akan mematikan partai menengah dan kecil karena jumlah kursi di parlemen akan kecil," kata Irgan, di Jakarta, Kamis (12/4).

Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengaku, selama pembahasan RUU Pemilu, partainya sudah banyak mengalah. Partai Golkar mengalah untuk masalah parliamentary threshold atau ambang batas perolehan kursi parlemen, alokasi kursi per daerah pemilihan dan jumlah dapil.

"Harus voting karena tak ada titik temu sama sekali melalui proses lobi-lobi. Soal pengambilan keputusan RUU Pemilu akan dilakukan sebelum pidato penutupan masa sidang III oleh Ketua DPR RI," ucap Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Muzani, di Jakarta, Kamis (12/4).

Pengambilan keputusan tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang tertunda sejak kemarin akan dituntaskan hari ini. "Ya kita akan lanjutkan pengambilan keputusan soal RUU Pemilu hari ini," kata anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin sebelum rapat paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (12/4).

Ada beberapa poin krusial yang masih diperdebatkan, yakni parliamentary threshold (PT) atau ambang batas perolehan kursi di parlemen, sistem pemilu, alokasi kursi per daerah pemilihan (Dapil), jumlah kursi dan jumlah Dapil serta sistem penghitungan suara.

DPR RI akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang atas UU No 10/2008 tentang Pemilu melalui rapat paripurna. Sekretaris Fraksi PPP Arwani Thomafi mengatakan seluruh partai yang tergabung dalam Setgab sepakat angka parliamentary threshold (PT) sebesar 3,5%, kecuali PKS yang tak ikut rapat Setgab.