Rencana proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Batang telah empat tahun mangkrak.

Warga Batang, Jawa Tengah menggelar aksi menolak rencana pembangunan PLTU batubara Batang di depan Istana Merdeka, Jakarta.

Ia menilai, pemerintah Indonesia harus segera mengambil langkah antisipasi mengingat kebutuhan energi listrik Indonesia dominan berasal dari batubara.

JK mengakui setiap sumber energi punya kelebihan dan kekurangan. Misalnya batu bara (coal) yang harganya murah, namun termasuk energi yang tak ramah lingkungan karena kotor.

Proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Jawa Tengah yang rencananya segera direalisasikan dianggap akan membawa ancaman serius terhadap sektor pangan.

Ia menyebut, misalnya, Kepala staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan sebagai pemilik perusahaan tambang batubara yakni Toba Bara di Kalimantan Timur.

Alih-alih beranjak ke energi bersih, kata Hendrik, pemerintahan Jokowi–JK malah menempatkan sektor pertambangan batubara sebagai salah satu sumber pendapatan ekonomi nasional.

Berbagai pelanggaran hak asasi manusia, intimidasi, kriminalisasi, dan kekerasan dialami warga yang menolak pembangunan megaproyek energi kotor ini.

Megaproyek batubara Batang telah menciptakan beberapa masalah di daerah yang diusulkan.

Pemerintah memastikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Jawa Tengah akan segera dibangun pada April 2015. Sebab masalah sengketa lahan yang sempat menjadi hambatan proyek tersebut,  telah diselesaikan 100 persen oleh pemerintah.

Greenpeace meminta The Japanese Bank for International Cooperation (JBIC) untuk segera menghentikan pendanaan terhadap proyek-proyek pengembangan energi fosil kotor seperti PLTU Batang.

Anggota parlemen Jepang menyatakan memberi dukungan terhadap dua warga Batang, Jawa Tengah yang meminta dukungan untuk menolak dan menuntut pembatalan mega proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) senilai US$4 miliar oleh konsorsium perusahaan Jepang.

Dalam kerangka itulah, akhir pekan lalu, dua perwakilan warga Batang mengunjungi Jepang untuk menyuarakan penolakan terhadap megaproyek PLTU Batang, langsung kepada pemerintah Jepang dan konsorsium swasta yang terlibat.

Tertundanya pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Jawa Tengah, diperkirakan akan merugikan negara hingga Rp 9 triliun per tahun.

"Saat ini 600 petani dan nelayan Batang, Pekalongan dan sekitarnya, melakukan aksi di Mabes Polri untuk menyampaikan tuntutan atas tindak kekerasan yang dilakukan personil Polri," ujarnya.