Berkebalikan dengan sikap terhadap PKL, pemerintah, kata dia, malah bersikap "ramah" dan terbuka terhadap keberadaan ritel modern yang merupakan hasil perkongsian perusahaan multinasional. Ketika PKL digusur dimana-mana, ritel asing menjamur di seluruh pelosok tanah air.

Karena itulah, kata dia, PKL selamanya akan menjadi masalah buat pemerintah karena pemerintah memang tidak memberikan solusi.

Jokowi meminta para bupati dan walikota untuk menyediakan lahan khusus dan membangun kios bagi pedagang kaki lima.

Seharusnya Pemprov DKI bukannya melakukan pengusiran terhadap PKL. Tetapi menegakkan aturan soal kewajiban mall/pusat perbelanjaan di Jakarta untuk menyediakan lahan 10-20% dari total luas lahannya buat pedagang kaki lima.

Dalam pasal tersebut diatur hak setiap orang dalam memiliki, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum. 

Terkait pemilu mendatang Ali menuturkan APKLI akan segera mengumumkan siapa yang akan mereka dukung menjadi capres dan cawapres. "Tidak akan pernah APKLI mendukung capres yang tidak peduli pada PKL," ujarnya.

Seandainya ditemukan orang yang bermain dengan minta jatah ataupun segala macamnya, dirinya tak segan-segan untuk mencoret oegawai tersebut.

"Ada empat cluste nanti. Di situ ada 260 pedagang. PKL akan dikelompokkan menjadi bagian makanan dan non makanan. Selain itu, berjualan juga hanya boleh di malam hari. Tidak boleh menginap dan harus dapat menjaga kebersihan."

Tak dapat dipungkiri PKL memberikan sumbangsih yang cukup membanggakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Jika ditanya siapa yang paling bertanggung jawab atas tertahannya jalur kereta? PT. KAI lah yang secara sepihak melakukan penggusuran paksa tanpa membuka ruang dialog dengan pedagang."

"Seharusnya mereka mengajak pedagang berdialog dan menyosialisasikan tentang penertiban pedagang."

"Beri mereka tempat di area stasiun, namun dengan rancangan yang rapi dan tertib. Seperti di stasiun Sudirman yang tetap memberi tempat bagi PKL."

"Kalian tahu enggak sih tugas TNI, tugas Brimob, bukan menghalau rakyat."

Surat tersebut ditembuskan kepada Ketua Komnas HAM sebagai laporan Menteri BUMN, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub, Kadaop I PT KAI, dan Direktur LBH Jakarta.

Hari ini akan ada penggusuran kios pedagang yang berjualan di areal Stasiun Pondok Cina yang dilakukan pihak PT. KAI dibantu dengan aparat Brimob dan TNI.