JAKARTA, GRESNEWS.COM - Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) dan beberapa organisasi mahasiswa serta kemasyarakatan menyatakan kepeduliannya terhadap pemilu 2014. Mereka menggelar acara deklarasi koalisi presiden kaki lima Indonesia di parkir Taman Ismail Marzuki.

Ketua Umum DPP APKLI Ali Mahsun Biomed menyatakan APKLI memiliki target agar pemerintah dapat membuat Undang-undang Tata Kelola Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai dasar hukum yang dapat melindungi sektor PKL dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Diharapkan beleid ini sebagai payung hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan, melindungi dan memproteksi 25 juta PKL dan UMKM, sektor distribusi dan retail dalam menghadapi Asean Economy Community 2015 dan Pasar Tunggal Dunia Tahun 2020,

Menurutnya, Peraturan Presiden RI Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL yang sudah ada tidak cukup melindungi PKL. Lantaran PKL masih saja digusur atas nama ketertiban dan keindahan kota.

"Padahal PKL menjadi penyelamat ekonomi nasional saat krisis ekonomi 1998, walaupun begitu nasib PKL tetap bergantung pada pemerintah. Karena itu kami menginginkan pemimpin yang berani pasang badan untuk menjamin kedaulatan ekonomi bangsa untuk mewujudkan PKL yang bermartabat dan dimanusiakan," ujar Ali, (5/4).

Terkait pemilu mendatang Ali menuturkan APKLI akan segera mengumumkan siapa yang akan mereka dukung menjadi capres dan cawapres. "Tidak akan pernah APKLI mendukung capres yang tidak peduli pada PKL," ujarnya.

Acara itu dihadiri oleh puluhan orang yang memakai kaos putih bertuliskan "Saatnya PKL Punya Presiden" dan sejumlah perwakilan ormas lain. Deklarasi koalisi ditandai dengan pelepasan balon bertuliskan "Saatnya PKL Punya Presiden" yang dilakukan oleh Ali dan disaksikan oleh rekan belasan rekan koalisinya. Tujuan deklarasi adalah menyatukan sikap mensukseskan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014 untuk kemajuan Indonesia dan terutama kalangan PKL.

Dalam kesempatan itu, sejumlah organisasi menandatangani piagam koalisi tersebut. Seperti House of Indonesia, Asosiasi Klinik Nusantara, PP IPNU, Pekat Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu, Koalisi Perempuan Indonesia, PB PMII, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia, PB HMI, Yayasan Kesehatan Indonesia, Forum Silaturahim Pemuda Remaja Masjid Indonesia, Palapa Lima Indonesia, ICMI Muda, Yayasan Assyuryaniyah Atthariyah, Inhotch dan Squad Elang Emas 335.

PKL ini sebenarnya soko guru perekonomian bangsa. Tumbuh dan berkembang tanpa bantuan sama sekali dari Pemerintah. Menghidupi jutaan penduduk, menciptakan lapangan kerja sendiri. Mengurangi kemiskinan. Namun sayangnya mereka kerap seenaknya mencari tempat buat berjualan. Bahkan hingga di pinggiran jalan raya. Tentu saja hal ini mengakibatkan kemacetan dan suasana yang tak tertib. Karena itu lah para pedagang kaki lima ini kerap digusur oleh pemerintah daerah.  Perlu pemimpin yang tegas dan dapat mencari solusi menyelesaikan masalah para pedagang kaki lima ini. 

BACA JUGA: