Kejaksaan Agung siap membuka kembali kasus dugaan korupsi pelepasan aset berupa lahan milik Pemprov DKI Jakarta yang dillakukan oleh PT Jakarta Propertindo.

Jaksa Agung Prasetyo membantah, dalam kepemimpinannya tak satupun perkara korupsi yang dihentikan.

Dia pun kemudian, melaporkan kasus Jakpro kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Henry meminta KPK untuk mengambil alih kasus tersebut.

Kejaksaan lamban dalam mengusut kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Jakpro. Belum ada satu tersangka yang ditahan. Padahal Jakpro diproyeksikan melantai di bursa mulai 2018.

Saat ini tim penyelidik pidana khusus terus mengevaluasi guna mengembangkan bukti dan fakta yang ditemukan tim penyelidik dilapangan.

Tim penyelidik dari Satuan TUgas Khusus Kejaksaan Agung mengaku telah mengantongi bukti dan fakta-fakta yang memperkuat adanya tindak pidana terkait pengalihan aset di PT Jakarta Propertindo jilid II di kawasan elit Pluit, Jakarta Utara.

Dugaan korupsi pelepasan aset milik Pemda DKI Jakarta di PT Jakarta Propertindo jilid II terus didalami penyidik Kejaksaan Agung. Bahkan untuk mempercepat penuntasan kasus ini, Kejaksaan telah mengganti tim penyidik dengan Tim dari Satuan Tugas Khusus (Satgassus).

Aset milik Pemprov DKI Jakarta yang dilepas ke pihak ketiga berada di kawasan elit di Pluit Jakarta Utara.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah meminta Kejaksaan Agung menangkap tersangka kasus dugaan penjualan lahan milik Pemda DKI di kawasan Pluit, Jakarta Utara, I Wayan Suwena.

Mantan Dirutnya I Gede Suwena yang ditetapkan sebagai tersangka belum diperiksa. Beberapa waktu lalu diagendakan menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar namun tidak memenuhinya dengan alasan sakit.

Setelah menetapkan tersangka, saat ini tim penyidik sedang menyisir keterlibatan pihak lain. Termasuk rencana melakukan penyitaan lahan yang telah dilepas tersebut.