Kejagung memeriksa Chuck sebagai saksi dan terbuka kemungkinan dijadikan tersangka.

Pihak kejaksaan mengungkap sejumlah alasan pencopotan dirinya. Salah satunya Chuck dinilai secara sepihak  telah melakukan perdamaian dengan pemilik lahan dalam kasus sengketa tanah Puri Kembangan, Jakarta Barat.

Tekanan politik yang dialami Chuck tak hanya berupa penempatannya yang dinilai salah, tapi juga kasus Chuck bakal dibawa ke arah pidana.

Yulianto dalam persidangan menjelaskan langkah Chuck menangani aset di Jatinegara menyalahi ketentuan karena tidak melalui proses lelang.

Pada persidangan Rabu (4/5) dengan agenda pembacaan replik penggugat, kuasa hukum Chuck, Damianus H. Renjaan, menganggap penerbitan SK itu menyalahi peraturan perundang-undangan. Pasalnya, saat dibebaskantugaskan dari jabatan Kajati Maluku, Chuck belum menerima SK pengangkatannya sebagai jaksa fungsional.

Kuasa hukum Jaksa Chuck  Suryosumpeno mengklaim kliennya telah menjadi target  penghukuman oleh Kejaksaan Agung.

Keadilan substantif tidak bisa mengabaikan keadilan prosedural. Keduanya tetap harus sejalan. 

Kalau Kejagung memahami betul mekanisme dan prosedur pemulihan aset, lantas mengapa dari dulu barang rampasan dan barang sitaan Kejaksaan tidak pernah beres.

Sita aset yang saat itu bisa dieksekusi dengan uang pengganti, namun Chuck melakukan sita aset dan melelang. Parahnya lagi, aset yang dilelang sertifikatnya dipalsukan. 

Kejaksaan  Agung menepis bahwa pemberian sanksi berat kepada jaksa Chuck Suryosumpeno berupa pencopotan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku cacat administrasi.