Meskipun begitu sendiri Febri sendiri mengakui jika putusan MA atas PK yang diajukan lembaganya terbilang aneh. Sebab, di satu sisi MA menolak PK yang diajukan, tetapi disisi lain MA justru mengamini jika putusan praperadilan yang dipimpin Haswandi tersebut banyak kejanggalan.
Salah satu tim hukum KPK Anatomi Mulyawan membeberkan alasan pengajuan permohonan PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut dia, ada dalil-dalil dalam putusan praperadilan Hadi Poernomo yang melebihi permohonannya. Dalil tersebut juga dinilai bertentangan dengan Undang-undang KPK.
Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Haswandi mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Hadi atas penetapannya sebagai tersangka kasus rekomendasi keberatan pajak terhadap Bank BCA ketika ia masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertekad tak akan menyerah begitu saja terhadap perlawanan mantan Direktur Jendral Pajak Hadi Poernomo. Hadi yang telah ditetapkan tersangka dalam kasus penyalahgunakan wewenang pengurusan pajak Bank BCA senilai Rp 375 miliar itu, berulangkali mempecundangi KPK.
Upaya banding yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas perkara praperadilan Hadi Poernomo kandas. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak banding yang diajukan lembaga antirasuah itu.
Komisi Pemberatasan Korupsi memastikan akan mengajukan banding atas putusan praperadilan Hadi Poernomo. KPK menilai banding adalah satu-satunya langkah yang tepat untuk melawan putusan Hakim Haswandi yang salah kaprah dan melampaui kewenangan hakim praperadilan.
Putusan Praperadilan Hadi Poernomo dikhawatirkan akan berdampak pada 371 perkara inkrah yang pernah ditangani KPK. Sebab 371 perkara bisa akan dipersoalkan kembali legalitas penangannya oleh KPK.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memang telah mengabulkan gugatan tersangka kasus keberatan pajak PT Bank Central Asia Tbk, Hadi Poernomo. Tetapi, hal itu tidak serta membuat mantan Direktur Jenderal Pajak ini bebas dari status tersangka. Sebab Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan status Hadi Poernomo masih tetap sebagai tersangka.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan melakukan berbagai cara untuk melawan putusan praperadilan yang telah memenangkan gugatan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo.
"Putusan ini membingungkan dan tidak ada kepastian hukum karena dalam putusan praperadilan sebelumnya (Suroso Atmomartoyo) mempersoalkan keabsahan penyidik KPK, hakim memutus bahwa pengangkatan penyidik KPK adalah sah," kata Johan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak akan tinggal diam atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang mengabulkan praperadilan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo. KPK akan melakukan perlawanan.
Terkait permohonan proses penyelidikan dan penyidikan tidak sah dikabulkan hakim Haswandi. Haswandi mendalilkan bahwa sesuai Pasal 43 KPK penyelidik, penyidik dan penuntut umum pada KPK adalah penyidik Kepolisian dan Penyidik dari Kejaksaan. Sehingga tertutup peluang mengangkat penyidik sendiri. Maka pengangkatan penyelidik independen bertentangan dengan UU KPK.
Mantan Direktur Jendral (Dirjen) Pajak Hadi Poernomo menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengabaikan sejumlah fakta saat menetapkan dirinya sebagai tersangka penyalahgunaan wewenang keberatan pajak PT BCA.
Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo menjalani sidang perdana gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel),Senin (17/5).
