Namun tim penyidik mengaku tidak menyerah untuk terus menelisik keterlibatan Mu´min Ali yang diduga sebagai otak dalam kasus ini.

Kasus ini mencuat setelah adanya penurunan nilai penjualan aset dari Rp69 miliar menjadi Rp26 miliar. Nilai Rp69 miliar diperoleh saat lelang aset di BPPN dan dimenangkan taipan Prajogo Pangestu.

Bahkan dengan habis masa waktu pencegahan, Mu´min bakal bebas melenggang ke luar negeri.

Jika perburuan terus nihil, Kejaksaan akan tetap membawa kasus ini ke pengadilan memalui sidang in absentia.

Dengan penyitaan lahan ini, kata mantan Jaksa Agung Muda Intelijen makin meyakinkan tim penyidik jika kasus ini telah terjadi tindak pidana korupsi dalam kasus itu.

Kasus itu berawal saat PT AC mengajukan kredit senilai Rp469 miliar untuk membangun perumahan seluas 1.200 hektare di Karawang, Jawa Barat, ke salah satu bank pemerintah.

Pemeriksaan terhadap Syafruddin ini dilakukan pada Senin (24/10). Namun pemeriksaan ini terkesan diam-diam. Saat media mengonfirmasi agenda pemeriksaan Syafruddin, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Arminsyah berkelit.

Para tersangka itu masih terus mangkir dari panggilan pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Agung, sehingga penyidik bakal menjemput paksa ketiganya.

Penetapan tersangka sendiri dilalui penuh liku. Mulai digiring ke ranah politik hingga kepentingan bisnis. 

Kasus Cessie Victoria ini mencuat karena dilatari persaingan bisnis. Kasus ini berawal saat PT Adyaesta Ciptatama (AC) ingin membeli Cessie tersebut. 

Setahun lebih disidik, akhirnya kasus dugaan korupsi penjualan hak tagih utang (cessie) Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang dibeli PT Victoria Securities International Corporation (VSIC) memasuki babak baru.

Kejaksaan Agung memperpanjang masa pencegahan dan pencekalan ke luar negeri terhadap Presiden Komisaris Bank Panin Mu´min Ali Gunawan.

Meskipun ada landasan hukum, sidang in absentia akan rawan gugatan. Sidang in absentia akan dipertentangkan dengan Pasal 196 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kuasa hukum VSIC Irfan Aghasar menegaskan jika penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung salah kaprah karena tak ada kerugian negara dari kasus ini. Apalagi tak kunjung ditetapkannya tersangka dalam perkara ini membuat pihak VSIC meyakini tidak ada korupsi. 

Kesulitan penyidik menemukan bukti cukup untuk menetapkan tersangka dikhawatirkan akan membuat kasus dugaan korupsi pembelian cessie PT Adyesta Ciptatama oleh VSIC ini akan dihentikan.