JAKARTA, GRESNEWS.COM - Amien Rais berpesan agar pasangan Syamsuar-Edy Nasution bila terpilih Gubernur/Wagub Riau agar memikirkan semua komponen masyarakat. Bila memikirkan kelompok partai pengusungnya saja, Amien akan jewer Syamsuar.
Penegasan itu disampaikan Amien Rais dalam pidato politiknya di acara deklarasi Koalisi Riau Bersatu (Karib) Syamsuar-Brigjen Edy Nasution di Lapangan Bukit, Kecamatan Senapalen, Minggu (7/1) di Pekanbaru.
Amien menyebutkan, deklarasi ini merupakan koalisi PAN, NasDem dan PKS. Dukungan tiga partai ini membawa Syamsuar dan Brigjen Edy untuk ikut dalam pesta demokrasi Pilgub Riau Juni 2018 mendatang.
Amien Rais menyebutkan, dirinya dari Yogyarka sudah mengamati dari Sabang sampai Meurauke dan dirinya jatuh hati pada pasangan yang dijagokan PAN, PKS dan NasDem.
"Saya jatuh hati sama Pak Syamsuar dan Jenderal Edy Nasution. Ini kelihatannya diusung oleh PKS, PAN dan NasDem. Tapi saya yakin, begitu beliau berdua menjadi Gubernur dan Wagub yang dipilih adalah seluruh rakyat Riau," kata Amien.
Tidak mungkin karena diusung tiga partai, kata Amien lantas diistimewakan PKS, NasDem dan PAN.
"Kalau beliau sampai begitu, besok saya jewer ya. Karena beliau adalah bapaknya masyarakat Riau seluruhnya. Jadi saudaraku, partai lain tak usah ragu-ragu untuk mencoblos kedua beliau ini," kata Amien Rais yang disambut meriah para simpatisan yang hadir di acara tersebut.
Amien Rais yakin, Syamsuar-Edy bila menjadi pemimpin Riau bukan untuk kelompok dan golongannya.
"Saya kira ini pasangan paling bagus, dua kali jadi bupati jam terbangnya lebih dari cukup. Satu lagi jenderal TNI. Tahu nggak kalau TNI itu di atas semua golongan. Tidak mungkin Pak Edy jadi Wagub memihak salah satu partai. Dengan sumpah prajuritnya, Saptamarganya, memegang teguh doktrin TNI di atas semua golongan," kata Amien.
Menurut Amien, negeri ini runtuh dan tidak bisa tegak akibat sebagian besar sumber daya alam digotong ke luar negeri. Untuk bangsa sendiri cuma sisa-sisa yang tak ada artinya.
"Nah Riau ini kaya akan sumber daya alam, di tangan Gub dan Wagub yang soleh, bertanggung jawab, Insya Allah tidak akan lari kemana-mana (kekayaan alam)," kata Amien.
"Toke-toke, aseng-aseng datang ke sini, bila perlu ditendang oleh sepatunya Pak ini, Edy Nasution. Karenanya kita yakin, beliau ke depan akan mengayomi seluruh golongan, seluruh suku, seluruh kelompok di masyarakat seluruh Riau ini," tutup Amien. (dtc/mfb)
Kasus dugaan korupsi pelepasan aset tanah dan bangunan Hotel Inna Dharma Deli, Medan Sumatera Utara, resmi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus tersebut dilaporkan ke KPK oleh Direktur Lembaga Bantuan Hukum Medan Surya Adinata, Jumat (14/4).
PT Waskita Karya Tbk mengaku ada penjualan dan pelepasan aset tetap tanah dan bangunan Hotel Inna Dharma Deli, Medan, Sumatera Utara milik PT Hotel Indonesia Natour (Persero) kepada pihaknya
Mereka terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan memberi suap kepada tiga Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan yaitu Tripeni Irianto Putro, Dermawan Ginting, dan Amir Fauzi sebesar US$27 ribu dan $in5 ribu.
Dalam BAP Garry menyebutkan Ibu Evy (Istri Gubernur Gatot) mengatakan ada sejumlah komitmen fee antara gubernur dengan kakaknya Surya Paloh tentang penempatan pejabat eselon di Pemprov Sumut dan juga agar bisa mendorong Surya Paloh untuk menyelesaikan permasalah di Kejaksaan Agung.
Kisah pertemuan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan wakilnya Tengku Erry Nuradi dengan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh di Gondangdia, kian menyudutkan posisi Surya Paloh.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya memastikan untuk tidak mengambil alih kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) dan dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Provinsi Sumatera Utara dari tangan Kejaksaan. KPK hanya akan fokus menangani kasus dugaan penyuapan hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini kembali menjadwalkan pemeriksaan kepada Otto Cornelis Kaligis sebagai tersangka dalam kasus suap Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Namun pengacara senior itu kembali menolak pemeriksaan.
Tim kuasa hukum pengacara kondang Otto Cornelis Kaligis memastikan segera mengajukan gugatan praperadilan terkait penetapan tersangka kliennya. Tak hanya menggugat praperadilan ke Jakarta Selatan, pihanya juga akan mengajukan laporan ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri dan ke Komnas HAM atas pelanggaran kemerdekaan.
Desain regulasi penegakan hukum pelanggaran pidana pemilu tidak memberikan jaminan kepastian hukum. Ada desain yang mempersulit untuk membuktikan terjadinya politik uang.
