Penasaran? Simak dalam video ini sampai tuntas. Ada enam kehormatan DPR yang telah direndahkan oleh anggota DPR periode saat ini. Berapa rupiah negara harus membayar untuk semua "kehormatan" itu?

Usulan anggota DPR untuk menambah kursi pimpinan tidak berkorelasi dengan perbaikan kinerja DPR. Penambahan itu hanya lebih kepada pertimbangan mengakomodasi kepentingan partai tetapi minus kinerja.

Ketua DPD Irman Gusman mengatakan DPD memang akan membahas revisi UU MD3 di internalnya. Lalu ia akan berkonsultasi lebih dulu dengan pimpinan DPR.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) dinilai tidak akomodatif terhadap kepentingan publik dan cenderung hanya menguntungkan DPR.

Jika semua pihak sudah sepakat maka UU MD3 tinggal disahkan.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan belum menerima surat dari presiden soal penunjukan menterinya untuk membahas revisi UU MD3 bersama DPR.

Niat sejumlah anggota DPR untuk membahas revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3) secara cepat di luar program legislatif dikritik.

Ia mengatakan dalam rapat Bamus tadi disampaikan ketua Badan Legislasi (Baleg), mereka mengapresiasi usulan DPD.

Sementara, politisi PDIP Arif Wibowo secara tersirat menyatakan ketidaksetujuan atas diakomodirnya DPD di rapat Bamus.

Soal urgensi nasional di luar prolegnas disebabkan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang harus dijalankan. Pasalnya MK mengeluarkan putusan untuk melibatkan DPD dalam revisi UU MD3.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akhirnya menyepakati usulan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk memasukan perubahan 13 pasal dalam revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3).

Hingga kini partai Golkar merupakan salah satu fraksi yang belum menyetujui rencana merevisi UU MD3.

DPD juga telah mengingatkan pimpinan DPR bahwa ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengharuskan ada peran DPD dalam revisi.

Aria mengaku usai paripurna kemarin ia sendiri tak mengerti hasil dan tujuan paripurna untuk apa.

Ia mempermasalahkan surat dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang ditujukan pada pimpinan DPR agar dilibatkan dalam pembahasan UU MD3.