JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kubu Djan Faridz menilai Keputusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menolak gugatan mereka terkait SK Menkum HAM Nomor M.HH-06.AH.11.01 belum menentukan kubu mana yang berhak atas PPP.

" Melihat putusannya isinya n.o (niet ontvankelijke verklaard) tidak ada yang dimenangkan. Kalau dari pertimbangan hukumnya, mengatakan kepengurusan PPP di bawah Pak Djan Faridz," kata Wasekjen PPP kubu Djan, Sudarto, Senin (25/12).

Sudarto justru menilai kepengurusan PPP di bawah Djan lah yang sah. Hal itu sudah diputuskan berdasarkan muktamar PPP di Jakarta.

"Hingga saat ini, tidak ada satupun putusan MA yang mengesahkan kubu Romi. Isi dari penolakan kasasi yang diajukan oleh PPP muktamar Jakarta adalah MA merasa tidak bisa mengadili SK Menkumham yang mengesahkan kubu Romi atau n.o. Dengan demikian MA sama sekali belum masuk ke pokok perkara," jelas Sudarto.

Sengketa hukum kepengurusan PPP antara kubu Djan Faridz dan Kubu Romahurmuziy itu, bermula saat Djan menggugat SK Menkum HAM Nomor M.HH-06.AH.11.01 tertanggal 27 April 2016. Dalam SK itu, ditetapkan susunan PPP 2016-2021, yang diketuai Romi, dengan Sekjen Arsul Sani.

Djan mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta. Dalam putusan di tingkat pertama itu, Djan Faridz menang. Pada 22 November 2016, majelis hakim mencabut SK Kemenkum HAM tersebut.

Namun pada proses banding, kondisi berbalik. Pada 6 Juni 2017, Pengadilan Tinggi TUN Jakarta membatalkan putusan PTUN Jakarta dan menyatakan gugatan Djan tidak dapat diterima. Hingga Djan membawa perkara tersebut ke tingkat Kasasi, namun lagi-lagi ditingkat kasasi  MA menolak pengajuan kasasi Djan.


"Menolak permohonan kasasi PPP yang diwakili Djan Faridz-Achmad Dimyati Natakusumah," demikian dilansir website MA, Senin (25/12).

Putusan itu diketok pada 4 Desember 2017 oleh diketua majelis Yulius dengan anggota Yosran dan Is Sudaryono. Dalam pertimbangan putusanya majelis kasasi, menilai perkara yang dipersoalkan merupakan kewenangan pengadilan umum, bukan PTUN.

"Karena penyelesaian atas substansi sengketa kepengurusan DPP PPP melalui peradilan umum belum disentuh dan diberikan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka gugatan TUN adalah prematur. Dalam arti belum dapat diadili oleh PTUN. Dengan kata lain, PTUN belum berwenang memeriksa mengadili sengketa ini," sebut majelis. (dtc/rm)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Mahkamah Agung memenangkan kepengurusan PPP Versi Romahurmuziy , menyusul ditolaknya gugatan lawan politiknya Djan Farid-Achmad Dimyati Natakusumah di tingkat Kasasi.

Sengketa berkepanjangan antara kepengurusan Romahurmusiy dan kepengurusan Djan Farid beberapa tahun terakhir harus diselesaikan melalui ranah hukum. Pihak Djan Faridz mengajukan gugat atas SK Menkum HAM Nomor M.HH-    06.AH.11.01 tertanggal 27 April 2016 yang mengesahkan susunan kepengurusaan Romahurmusiy. Dalam SK itu, ditetapkan susunan pengurus PPP 2016-2021 diketuai Romi dengan Sekjen Arsul Sani.

Atas SK pengesahan itu pihak Djan kemudian mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta. Dalam putusan hakim di tingkat pertama itu, Djan Faridz menang. Pada 22 November 2016, majelis hakim pun mencabut SK Kemenkum HAM tersebut.

Namun di tingkat banding, kondisi berbalik. Pada 6 Juni 2017, Pengadilan Tinggi TUN Jakarta membatalkan putusan PTUN Jakarta dan menyatakan gugatan Djan Farid tidak dapat diterima.

Atas putusan itu pihak Djan Farid pun membawa perara tersebut ke tingkat Kasasi. Namun belakangan MA memutuskan menolak gugatan tersebut dan putusan kembali pada tingkat banding yang menolak gugatan Djan.

"Menolak permohonan kasasi PPP yang diwakili Djan Faridz-Achmad Dimyati Natakusumah," demikian lansir website MA, Senin (25/12).

Putusan Kasasi itu diketok pada 4 Desember 2017, oleh majelis yang diketuai Yulius dengan anggota Yosran dan Is Sudaryono. Majelis kasasi menilai perkara yang dipersoakan merupakan kewenangan pengadilan umum, bukan PTUN.

"Karena penyelesaian atas substansi sengketa kepengurusan DPP PPP melalui peradilan umum belum disentuh dan diberikan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka gugatan TUN adalah prematur. Dalam arti belum dapat diadili oleh PTUN. Dengan kata lain PTUN belum berwenang untuk memeriksa mengadili sengketa ini," sebut majelis.

Dengan ditolaknya gugatan tersebut maka kepengurusan PPP yang selama ini terjadi dualisme kepengurusan, kepengurusan yang dianggap sah adalah kepengurusan Romahurmusiy. (dtc/rm)

Terbitnya putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung yang mengembalikan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan ke kubu Romahurmuziy alias Romi, ternyata tak membuat konflik dualisme kepengurusan di PPP selesai. 

Romi membantah klaim kubu Djan Faridz soal kabar rencana pendudukan kantor DPP. Menurutnya, isu tersebut sengaja diembuskan untuk memperkeruh situasi internal PPP di tengah rekonsiliasi.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar Musyawarah Kerja Nasional ke II pada 19 Juli sampai 22 Juli 2017 di Hotel Mercure Ancol. Mukernas digelar untuk konsolidasi partai guna mempersiapkan diri jelang Pemilihan Umum serentak di 2019 dan pelaksanaan Pemilukada 2018.

Ketua DPP PPP, Iskandar Saikhu menyebut sejumlah hal akan ditetapkan di Mukernas PPP, salah satunya pembentukan Badan Pemenangan Pemilu PPP. "Nanti juga akan dibentuk pemenangan Pemilu," kata Saikhu di Seknas Bappilu PPP, Jalan Tebet Barat IX No 17A, Jakarta Selatan, Minggu (16/7).

Saikhu menjelaskan bahwa forum Mukernas setingkat di bawah Muktamar. Mukernas ini digelar di bawah kepemimpinan Ketum PPP, Romahurmuziy (Romi). Dalam Mukernas ini juga mendengarkan pandangan dan pendapat 34 Dewan Pimpinan Wilayah PPP se-Indonesia terdahap sikap politik menjelang Pemilu 2019.

Mukernas II PP digelar bersamaan dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional DPRD Kabupaten/Kota dan provinsi se-Indonesia. Estimasi peserta sekitar lebih dari 1.500 peserta dari seluruh anggota DPRD Provinsi Kabupaten/Kota Partai Persatuan Pembangunan Indonesia di seluruh Indonesia.

Saikhu menjelaskan, Mukernas PPP merupakan sarana paling tepat guna menghasilkan rumusan program strategis partai dan agenda-agenda perjuangan untuk mendukung pembangunan nasional yang memihak rakyat. Harapan besar PPP terselip dari Mukernas ini.

"Kami berharap Mukernas kedua ini menjadi momentum bagi PPP untuk berbenah dan bangkit menjadi penyambung lidah umat yang paling nyata dibanding partai politik lainnya sehingga nantinya mampu mencapai tujuan kami semua menjadi tiga besar di Pemilu 2019. Kami mohon doa dan dukungan agar Mukernas berjalan lancar sesuai harapan semua pihak," jabar Saikhu.

Rencananya, Mukernas PPP akan dihadiri sejumlah tokoh serta menteri pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK). Pengurus ormas Islam besar pun direncanakan hadir.

"Mukernas kedua ini juga menampilkan sejumlah pembicara, salah satunya pengusaha Chairul Tanjung, juga ada beberapa menteri. Ada menteri keuangan (Sri Mulyani) yang Insya Allah sudah berkomitmen untuk hadir. Menteri Perindustrian (Airlangga Hartato), Menteri Sosial (Khofifah Indar Parawansa), menteri kesehatan (Nila Moeloek), menteri agama (Lukman Hakim Saifuddin) dan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama," terang Saikhu.

"Mukernas kedua ini menjadi momentum kebangkitan PPP menjelang Pemilu 2019. Insya Allah penutupan Mukernas tanggal 21 siang jam 14.00 WIB dihadiri oleh Presiden Joko Widodo," imbuh dia.

Sementara itu, Wasekjen PPP, Achmad Baidowi, menyebut Mukernas ini tak akan membahas soal islah (penyelesaian pertikaian). Seperti diketahui, sempat terjadi dualisme kepemimpinan dalam tubuh PPP antara kubu Djan Faridz dan Romi. Saat ini, pengadilan memutuskan kepengurusan PPP yang sah ialah di bawah Romi. PPP pun menyebut Mukernas tak akan terganggu dengan insiden penyerangan kantor PPP baru-baru ini.

"Mukernas ini tidak secara khusus membahas islah karena islah sudah selesai pada pelaksanaan Muktamar di Pondok Gede kemarin. Adapun proses hukum sudah selesai dengan keluarnya putusan PK Nomor 79 yang membatalkan Putusan Kasasi MA 601," ujar Baidowi.

"Tidak ada kaitannya sama sekali dengan kami yang sementara beraktivitas di kantor Bappilu ini," cetus dia. (dtc/mfb)

Pihak Romahurmuziy memastikan akan mengajukan banding terhadap putusan PTUN yang membatalkan SK Kepengurusan hasil muktamar Islah Pondok Gede pada 10 April 2016 yang menunjuknya.

Setelah dimenangkan gugatannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) PPP kubu Djan Faridz pun menyatakan memberikan dukungan terhadap pasangan cagub pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.

Berdasarkan putusan tersebut, Sekjen PPP Dimyati Natakusumah menegaskan kembali dukungannya terhadap pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.

"Kami kembali menegaskan bahwa kami, PPP mendukung pasangan calon gubernur Ahok-Djarot untuk memenangkan Pilkada DKI Jakarta periode 2017-2022 mendatang," jelas Sekretaris Jenderal PPP Dimyati di Hotel NAM, Kemayoran, Jakarta Pusat (26/11).

Deklarasi itu dilaksanakan dalam acara Pelatihan Komunikasi dan Kampanye Pemenangan Pilgub DKI 2017 oleh partai pendukung pasangan calon nomor urut dua tersebut. Salah satu yang menjadi alasan
Dimyati mendukung Basuki Tjahaja Purnama, karena  Ahok adalah gubernur yang berani mengambil keputusan dan akan membangun masjid-masjid serta mengumrohkan marbot masjid. (rm/dtc)

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz mendatangi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Mereka mengaku menyerahkan dokumen-dokumen hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta  yang telah memenangkan gugatan mereka terkait  SK Menkumham yang mengesahkan kepengurusan PPP kubu Romahurmuziy.

"Kita menyampaikan hasil keputusan PN Jakpus juga keputusan dari PTUN. Keputusuan PTUN selain membatalkan SK Menkum HAM mengenai pengesahan kubu Romahurmuziy, juga memerintahkan Menkumham mengesahkan kepengurusan PPP Muktamar Jakarta dengan Ketua Umum Djan Faridz dan Dimyati Natakusumah sebagai Sekjen," kata Djan Faridz di Kantor Menkum HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (23/11).

Djan juga membeberkan keputusan itu juga diperkuat putusan Mahkamah Agung RI No. 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015. Putusan tersebut, menurutnya  menjadi payung hukum atas putusan-putusan yang ada.

"Kami lihat, payung besar keputusan ini adalah putusan MA 601. Di mana pun dituntut, pasti mengacu pada putusan MA," ujarnya.

Menurutnya dari hasil pertemuan itu, Menteri Hukum dan HAM  Yasona Laoly menyambut baik dan berjanji akan mempelajari putusan tersebut dalam waktu dekat.

Dalam gugatannya ke PTUN Jakarta, PPP Djan menggugat SK Menkum HAM  Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016, tanggal 27 April 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat PPP masa bakti 2016-2021. Namun dalam putusannya, PTUN Jakarta menyatakan SK Menkum HAM  tersebut batal.

Angin perebutan nakhoda di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus bertiup ke arah Djan Faridz. Hari ini Selasa (22/11), kubu Djan kembali memenangkan gugatan atas Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH-06.AH.11.01 tahun 2016 tentang pengesahan kepengurusan personalia PPP pimpinan Romahurmuziy periode 2016-2021.

Munculnnya wacana evaluasi dukungan PPP dan PAN yang dinilai tak berkontribusi meredam dampak aksi damai 4 November, membuat PPP bereaksi. Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menegaksan, PPP justru turut serta menjadi mediator antara pendemo dan pemerintah.

"Sekjen PPP secara aktif turut menjadi mediator antara para wakil pengunjuk rasa dengan pejabat pemerintah ketika dalam unjuk rasa 411 tersebut," kata Arsul Sani, Minggu (20/11) malam.

Arsul mengatakan, sedikitnya tiga kali dalam sebulan pihaknya bertukar pikiran dengan presiden. "Cuma kan hanya diketahui kalangan terbatas dan tidak dibuka ke media manapun. Demikian pula pengurus PPP berkomunikasi dengan elemen-elemen yang ikut unjuk rasa, namun kan tidak semuanya patut dibuka di ruang publik," ujar Arsul.

Menurut Arsul, Jokowi tahu betul apa peran masing-masing partai koalisi. Termasuk upaya PPP untuk mengumpulkan para alim ulama.

"Makanya beliau (Jokowi) datang langsung ketika ketiga partai ini mengumpulkan para alim ulama dan tokoh-tokoh seniornya minggu lalu, termasuk untuk PPP melalui Munas Alim Ulama di Asrama Pondok Gede yang dibuka dan dihadiri langsung Presiden," tutur Arsul. (mag/dtc)

Meski persidangan masih berjalan, perang urat saraf mulai dilancarkan kubu Djan. Sekretaris Pengurus Dewan Perwakilan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Muhammad Zein mengklaim dalam waktu dekat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan mengesahkan Muktamar Jakarta yang menghasilkan kepengurusan PPP pimpinan Djan Faridz.

Tidak ada urgensinya untuk mengubah bunyi Pasal 6 Ayat 1 tersebut, pertimbangan politik saja tidak cukup untuk melakukan perubahan UUD 1945.

Konflik internal yang terus mengguncang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih menyisakan persoalan pelik.

Teddy dalam penjelasannya menyatakan, pernah mengajukan persyaratan pengesahan kepengurusan PPP ke Kemenkum HAM. Namun permohonan tersebut ditolak Menkum HAM dengan alasan menunggu putusan yang sedang berjalan di pengadilan.

Gugatan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menjadi pertaruhan terakhir Djan Faridz.