Setelah sempat kalah dalam gugatan Praperadilan. Kejaksaan Agung mulai ancang-ancang untuk menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru kasus dugaan korupsi restitusi pajak PT Mobile 8 Telecom.
Surat Kementerian Keuangan menyatakan pengajuan tax amnesty PT Djaja Nusantara Komunikasi tidak menggugurkan tindak pidana korupsi PT Mobile 8 Telecom.
Antoni Chandra ditetapkan oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka dalam kasus restitusi pajak PT Mobile 8. Kejagung mengendus adanya transaksi palsu terkait permohonan restitusi pajak antara PT Mobile 8 dengan PT Jaya Nusantara pada periode 2007-2009.
Restitusi, sambung Andi, adalah akun yang menempel pada penerimaan pajak. Restitusi pajak menurut Andi bukan mengurangi penerimaan negara yang menyebabkan negara kehilangan pemasukannya.
Proses penyidikan dan menentukan dia alat bukti yang sah, tidak hanya cara melakukan tetapi juga dilakukan oleh pihak yang berwenang melakukan penyidikan.
Kejaksaan Agung (Kejagung) menampik keikutsertaan PT Djaja Nusantara Komunikasi (DNK) dalam program Tax Amnesty membuat penyidikan kasus restitusi (pengembalian kelebihan bayar) pajak PT Mobile-8 bisa dihentikan.
Uniknya meski kedua orang tersangka kasus PT Mobile 8 itu sudah mengajukan perlawanan dengan mengajukan gugatan praperadilan, Jaksa Agung M Prasetyo tetap bungkam ketika ditanyakan kepastian apakah kedua orang itu benar telah ditetapkan sebagai tersangka.
Kejaksaan Agung telah menetapkan dua tersangka dalam kasus korupsi restitusi pajak PT Mobile 8 Telecom (kini PT Smartfren) yang diduga merugikan negara hingga Rp86 miliar. Namun hingga kini Kejaksaan Agung menutup rapat identitas dua tersangkanya.
Belum diumumkannya nama tersangka diduga karena ada tarik menarik kepentingan di dalam Kejaksaan. Awalnya, Jampidsus berencana menyampaikan nama tersangka kasus ini pada Senin (24/10). Namun ternyata pengumuman tersangka urung dilakukan.
Kejaksaan Agung akhirnya mengantongi nilai kerugian dari kasus restitusi pajak PT Mobile 8 Telecom (kini PT Smartfren). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengaudit dan menghitung kasus korupsi restitusi ini memperkirakan nilai kerugian negara mencapai Rp86 miliar.
