Dalam putusan ini, beberapa nama juga disebut menerima aliran dana baik melalui Jamaluddin maupun anak buahnya termasuk mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Abdul Muhaimin Iskandar. 

Sesditjen P2KT I Nyoman Suisnaya dan Kabag Program, Evaluasi dan Pelaporan, Dadong Irabelawan, akan divonis terkait kasus dugaan suap alokasi anggaran Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) di Kemnakertrans. Keduanya akan divonis secara bergiliran.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kasus dugaan suap Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DDPID) transmigrasi tak akan berhenti pada tiga terdakwa saja. Sikap itu diambil KPK lantaran dari pengembangan penyidikan maupun fakta-fakta persidangan terungkap keterlibatan pihak lain, khususnya dari Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Terdakwa I Nyoman Suisnaya, Sekretaris Ditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemenakertrans akan membacakan nota pembelaan diri (pledoi) hari ini, Kamis (22/3). Hal itu, lantaran Nyoman, tak sepakat dengan tuntutan dari Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibacakan Jumat pekan lalu lalu (16/3).

Terdakwa Sesditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans), I Nyoman Suisnaya, menyatakan tidak sepakat dengan tuntutan dari Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terdakwa Sesditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans), I Nyoman Suisnaya, dituntut hukuman selama 4,5 tahun penjara.

Kubu terdakwa Sesditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans), I Nyoman Suisnaya, tak mau buru-buru menanggapi tuntutan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedianya akan dibacakan pagi ini.

Persidangan atas terdakwa Sesditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans), I Nyoman Suisnaya, memasuki babak akhir.

Persidangan atas terdakwa Kabag Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans), Dadong Irbarelawan, memasuki tahap akhir. Sedianya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini akan membacakan tuntutan terhadap anak buah Muhaimin Iskandar ini.

Ali Mudhori akan diupayakan hadir kembali pada persidangan dugaan korupsi alokasi Dana Percepatan Pembangungan Infrastruktur Daerah (DPPID) Transmigrasi dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) dengan terdakwa Sesditjen P2KT, Nyoman Suisnaya.

"Jadi ada cerita. Waktu itu kan lagi seru-serunya  pergantian Dirjen. Pak Harry Heriawan (dirjen sebelumnya) mau diganti. Kebetulan waktu itu Dharnawati meyakinkan I Nyoman kalau ia berhubungan dengan Dharnawati maka ia bisa jadi Dirjen. Dharnawati taruhan kalau Nyoman tidak jadi dirjen maka ia mendapat Rp100 juta dari Dharnawati. Tapi kalau Pak Nyoman jadi dirjen maka Dharnawati yang dapat Rp100 juta," tutur Dadong.

"Intinya Pak Djoko menyampaikan memang selama ini butuh peningkatan kesejahteraan di bidang transmigrasi, karena selama ini di komisi (DPR) belum ada peningkatan. Lalu disampaikan Pak Tamsil akan mengupayakan di teman-teman Banggar," ujar Ali menirukan ucapan Tamsil di pertemuan.

Dhani Nawawi mengakui dirinya tak pernah berhasil menemui Menteri Tenaga keja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, untuk mengonfirmasi benar tidaknya orang nomor satu di PKB itu meminta uang. Menurut Dhani dia memang sempat mengunjungi langsung rumah dinas Muhaimin di kawasan Widya Chandra, Jakarta, untuk meluluskan permintaan Dharnawati.

"Saya kenal dengan Muhaimin sejak tahun 1998. Saya pertama kali bertemu dengan Muhaimin di rumah Gus Dur pada 1998 lalu," ujar, Dhani. Pernyataan Dhani ini bertolak belakang dengan pernyataan Muhaimin, yang pada persidangan sebelumnya mengaku tidak mengenal sosok Dhani Nawawi.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang diketuai Hendri Agusten menilai Timas telah terbukti melakukan korupsi terkait pengadaan dan supervisi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kemnakertrans pada 2008.