IGN Artika, karyawan Karyawan PT PP diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan proyek pengadaan alat kesehatan untuk penanggulangan flu burung di Depkes Tahun Anggaran 2007. "Diperiksa sebagai saksi untuk pengembangan penyidikan," ujar juru bicara KPK, Johan Budi, Senin (5/3).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang memeriksa Ratna Dewi Umar (RDU), mantan Direktur Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan wabah flu burung di Kementerian Kesehatan. "RDU kita periksa sebagai tersangka," ujar Johan, melalui pesan singkat, Kamis (23/2).

Saat tiba di kantor KPK di kawasan Kuningan, Jakarta, Cici mengakui bahwa dirinya pernah menerima uang sebesar Rp500 juta dari Depkes sebagai sponsor dalam acara kreasi musik di bawah naungannya namun dia tidak mengetahui dana itu merupakan hasil korupsi. "Nggak tahu (uang hasil korupsi). Kalau tahu, gila aja lu buat pengajian," kata Cici kepada awak media sebelum memasuki gedung KPK, Selasa (7/2).

Diakui Siti Fadillah bahwa pemeriksaan kali ini berkaitan dengan posisinya pada 2006 lalu.
"Kasus hari ini, Ibu Ratna Umar, APBNP 2007 yang dulu saya menjadi saksi bagi beliau dari kasus APBN 2006. Jadi memang saya menterinya waktu itu dan harus ada yang diterangkan," kata Siti Fadillah sebelum bergegas memasuki gedung KPK, Selasa (7/2)

Ratna Dewi Umar, tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pengadaan alat kesehatan untuk penanggulangan wabah flu burung Departemen Kesehatan memilih diam ketika ditanya wartawan usai menjalani pemeriksaan di KPK. "Semuanya telah saya sampaikan kepada penyidik," kata Ratna yang bergegas menuju mobil yang menunggu didepan pintu gedung KPK, di Jakarta, Senin (6/2).

Direktur Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Priyadi diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus korupsi di Departemen Kesehatan (Depkes) tahun 2007. Priyadi, dimintai keterangan untuk mantan Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Depkes, Rustam Syarifuddin Pakaya yang ditetapkan sebagai tersangka kasus ini.

Ratna Rosita, Sekretaris Jendral (Sekjen) Kementrian Kesehatan, diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan alat kesehatan rangka penanganan wabah flu burung pada 2006.

Kedua tersangka itu adalah Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Lelang yakni Drs Heri Ismuwardana, Kasi Sumber Daya Kesehatan pada Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat dan Yayat Setia sebagai Ketua Panitia Lelang, staf seksi pelayanan kesehatan.

Kejaksaan Agung mengirimkan tim penyidik ke 16 daerah untuk menyidik kasus dugaan korupsi pada pengadaan alat bantu belajar-mengajar pendidikan dokter spesialis di rumah sakit pendidikan dan rujukan di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BP2SDM).

"KPK harus segera meningkatkan  status tersangka terhadap Max Sopacua yang sudah jelas menerima Rp40 juta dalam kasus suap pengadaan alat kesehatan (alkes) pada tahun 2007," ujar kordinator aksi Gerakan Bungkam Koruptor (GBK) Lukman.

Kejaksaan Agung (Kejagung) akan menggabungkan berkas dakwaan dua perkara dugaan korupsi alat bantu ajar pendidikan dokter spesialis di rumah sakit pendidikan dan rujukan di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Kesehatan yang juga disidik Bareskrim Mabes Polri.

Bareskrim Mabes Polri dan Kejaksaan Agung menyidik perkara korupsi yang sama di Kementerian Kesehatan, yakni kasus dugaan korupsi pada pengadaan alat bantu ajar untuk pendidikan dokter spesialis di rumah sakit pendidikan dan rujukan di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BP2SDM).

Dua tersangka baru itu adalah Direktur Utama PT Buana Romasari Gemilang (BRG) berdasarkan surat perintah penyidikan nomor 143/f.2/fd.1/9/2011, tertanggal 20 Oktober 2011. Ketua Panitia Pengadaan Kepala Bagian Program dan Informasi (PI) Sekertariat Badan PPSDMK Widianto Aim.

Setelah tiga jam diperiksa KPK, pesinetron Mediana Hutomo mengaku menerima dana Rp500 juta dari Kementerian Kesehatan. Dana tersebut diterima sebagai sumbangan untuk konser religi pada 2008 dan habis digunakan untuk sewa gedung, artis pendukung, akomodasi dan keperluan lainnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa artis Mediana Hutomo terkait kasus pengadaan alat kesehatan untuk pusat penanggulangan krisis Departemen Kesehatan.