Sayangnya, sudah memasuki waktu dua bulan sejak penggusuran, di kawasan Kalijodo yang berlokasi di Jalan Kepanduan II, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara itu, masih belum tampak aktivitas pembangunan.
Polemik soal pemberian honor oleh Pemprov DKI Jakarta kepada prajurit TNI dan Polri melalui Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2015 kembali mencuat. Adalah kuasa hukum warga Kalijodo yang mengalami penggusuran Razman Arief Nasution yang mempersoalkan itu.
Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menyatakan berkas yang diajukan warga Kalijodo terkait penggusuran oleh Pemerintah DKI Jakarta pada Senin 22 Februari 2016 lalu dinyatakan lengkap.
Tepat pukul 07.30 WIB, aparat mulai masuk ke kawasan Kalijodo dan alat berat mulai merobohkan bangunan-bangunan yang kebanyakan berupa bangunan semi permanen.
Deretan kamar-kamar berukuran masing-masing tak lebih dari 2x2 meter yang biasa disebut sebagai "bilik cinta" Kalijodo itu tak lagi semarak dengan geliat dosa.
Odi menyesalkan cara-cara yang dilakukan oleh Pemprov DKI yang akan menggusur kawasan Kalijodo yang menurutnya terlalu cepat tanpa memperhatikan nasib warganya.
"Penggusuran itu sangat mungkin dijadikan panggung politik oleh pihak-pihak tertentu untuk meningkatkan popularitas jelang Pilkada nanti," ujarnya kepada gresnews.com.
Posko pendaftaran rusun untuk warga RW 06 Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara, di halaman Kantor Kecamatan Tambora, Kamis (18/2) terpantau sepi. Berdasarkan data yang dihimpun dari 84 kepala keluarga yang tinggal di Kecamatan Tambora, baru 14 kepala keluarga yang mendaftarkan diri. (Edy Susanto/gresnews.com).
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa tawarkan dua opsi pekerja seks komersial (PSK) di Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara, untuk beralih profesi. Opsi pertama, bekas PSK diberi modal usaha Rp5.050.000. Opsi kedua, mantan PSK diajak menjadi tenaga kerja perusahaan garmen di Boyolali, Jawa Tengah.
Warga di kawasan bisnis prostitusi Kalijodo mengaku cemas dengan rencana Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang akan meratakan kawasan pemukiman mereka.
Pangdam Jaya Mayjen Teddy Lhaksmana menepis kabar oknum TNI mengintimidasi warga di Kalijodo jelang penertiban untuk jalur hijau. Pihaknya siap membantu Pemprov DKI untuk penertiban tersebut. Hal itu dikatakan Panglima TNI usai apel bersama di Lapangan Jayakarta, Kodam Jaya, Jakarta Timur, Rabu (17 Februari 2016). (dtc)
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menegaskan tetap bersandar pada aturan terkait penertiban di Kalijodo. Pekan ini pemberitahuan segera disebar. Warga yang memiliki KTP DKI disediakan rusun sementara PSK diberi pelatihan kerja. (dtc)
