JAKARTA, GRESNEWS.COM – Tenggat waktu penggusuran kawasan Kalijodo, Jakarta Barat, kian mendekat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberikan surat peringatan (SP) pertama kepada sekitar 300 warga yang tinggal di wilayah itu. Hanya saja, surat itu ditanggapi dengan sikap melawan dari warga. Memang tidak sedikit dari warga yang menolak rencana penggusuran tersebut.

Sejumlah warga menilai rencana penggusuran perkampungan yang berada di perbatasan wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara itu memiliki motif atau kepentingan politik. Motif itu untuk menaikkan citra Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta Februari 2017 mendatang.

Juru Bicara warga Kalijodo Leo Eko Wahyu mengatakan, rencana Pemprov DKI Jakarta menggusur perkampungan warga Kalijodo sarat dengan kepentingan. Menurutnya, perkampungan warga yang dicap sebagai kampung penyakit masyarakat karena telah berdiri sejumlah Tempat Hiburan Malam (THM) itu merupakan alasan yang sengaja diciptakan oleh Ahok agar mendapatkan banyak simpati publik jelang Pilgub DKI Jakarta.

"Alasan Ahok ingin menggusur untuk membersihkan tempat hiburan malam dan wanita pekerja seks komersial (PSK) di Kalijodo itu memiliki kepentingan tertentu untuk menghadapi pilkada nanti. Karena isu yang dibangun di media belakangan ini adalah Ahok akan membersihkan tempat lokalisasi dan tempat hiburan malam Kalijodo," kata Leo kepada gresnews.com, Jumat (19/2).

Padahal, lanjutnya, tidak semua warga yang tinggal di kampung Kalijodo itu adalah pekerja seks komersial dan memiliki keterkaitan dengan tempat hiburan malam yang dipandang Ahok sebagai sarang penyakit masyarakat di Jakarta. Ia menambahkan, sebagian warga yang tinggal di Kalijodo adalah warga yang sudah puluhan tahun menempati lahan bantaran sungai Kalijodo dengan membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB) setiap tahunnya.

"Kami ini warga yang taat dengan peraturan dan konstitusi. Jadi perlakukan kami sebagai warga Negara Indonesia dong," ujarnya.

Menurutnya, rencana Ahok memaksa membersihkan permukiman padat penduduk di Kalijodo dengan cara menutup ruang negosiasi dengan warga ini merupakan cermin pemimpin yang tidak pernah mau mendengarkan aspirasi rakyat. Ahok, kata Leo, membangun opini di media bahwa dia tengah membersihkan tempat maksiat, sumber penyakit kelamin di Jakarta.

Image yang dibangun Ahok ini, kata Leo, jelas sangat merugikan masyarakat lain yang tak terkait prostitusi yang telah tinggal puluhan tahun di perkampungan itu. "Opini itu terus terang telah mendiskriminasi kami sebagai warga DKI yang tidak terlibat dengan prostitusi maupun tempat hiburan malam. Sampai-sampai Kalijodo dikatakan sebagai tempat atau sumber penyakit kelamin. Coba bayangkan, sekarang PSK-PSK itu sudah nggak ada, apa mereka (Pemprov DKI Jakarta) masih akan menggusur?" tanyanya.

Ia menyesalkan opini yang berkembang di media belakangan ini. Sebab tidak semua masyarakat yang tinggal di Kalijodo memiliki keterkaitan dengan penyakit masyarakat seperti yang dikabarkan di media massa selama ini. Lebih jauh ia katakan, hingga saat ini Ahok tidak membuka ruang diskusi dengan warga Kalijodo.

"Namun mereka tetap memaksa agar warga pindah ke rumah susun tanpa didahului dengan diskusi dengan warga. Ini namanya pemerkosaan hak-hak warga. Ini ada apa sebenarnya? Apakah ini ada kaitannya dengan kesepakatan kemarin di DPR tentang orang asing bisa memiliki tanah atau rumah di Jakarta? Mungkin ini yang disiapkan, tapi warga kita dikotak-kotakan seperti burung nuri di rusun," katanya dengan nada tinggi.

PANGGUNG POLITIK – Direktur Sosial Politik Indonesia Monitor Syifak Muhammad Yus pun menilai, mencuatnya isu pro-kontra penggusuran pemukiman padat penduduk Kalijodo sarat dengan kepentingan politik. Terlebih lagi, lanjutnya, pro-kontra penggusuran itu muncul menjelang Pilkada Februari 2017 mendatang.

"Penggusuran itu sangat mungkin dijadikan panggung politik oleh pihak-pihak tertentu untuk meningkatkan popularitas jelang pilkada nanti," ujarnya kepada gresnews.com.

Ia mengatakan, pemanfaatan situasi itu dapat dilihat sejak awal ramainya isu penggusuran di Kalijodo mencuat ke publik. Menurutnya, isu penggusuran Kalijodo yang disinyalir sebagai tempat prostitusi dan Tempat Hiburan Malam (THM) itu dapat meningkatkan popularitas Ahok yang berencana kembali maju mencalonkan diri menjadi cagub DKI Jakarta pada 2017 mendatang.

Ia menambahkan, penggiringan opini pembersihan Kalijodo dari tempat prostitusi dan THM itu dapat dipastikan meraih banyak dukungan dari masyarakat Jakarta. Dengan demikian Ahok telah mendulang simpati masyarakat Jakarta menjelang Pilgub DKI mendatang.

"Celah itu juga dilihat oleh Bakal Calon Gubernur DKI dari Partai PKB Ahmad Dhani yang beberapa waktu lalu mendatangi kampung Kalijodo itu," ujarnya.

Namun, lanjutnya, posisi Ahmad Dhani berbeda dengan posisi Ahok. Ahmad Dhani datang ke lokasi Kalijodo berharap dapat mendulang simpati dari masyarakat yang kontra dengan penggusuran atau warga yang tinggal di pemukiman padat penduduk itu dengan menyatakan agar Ahok memperlakukan warga Kalijodo dengan adil dan tidak semena-mena.

"Artinya Kalijodo ini memang sangat mungkin dijadikan panggung politik oleh pihak-pihak tertentu untuk mendulang simpati publik jelang Pilkada DKI Jakarta 2017," kata Syifak.

Kendati demikian, ia juga berharap kepada Pemprov DKI Jakarta dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di pemukiman padat penduduk Kalijodo itu dengan memperhatikan kemaslahatan masyarakat sekitar lokasi (Kalijodo). Pemprov DKI harus memperhitungkan dampak sosial yang akan muncul pasca penggusuran nanti.

BANTAH MUATAN POLITIK – Dalam kesempatan berbeda, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantah dengan tegas, rencana penggusuran Kalijodo menyimpan muatan politik. Menurutnya, langkah Pemprov DKI Jakarta untuk membersihkan permukiman padat penduduk di bantaran sungai Kalijodo itu sudah tepat dan memiliki landasan hukum yang kuat.

Ahok menegaskan, penggusuran di Kalijodo merupakan pengambilalihan lahan pemerintah yang sudah bertahun-tahun digunakan warga untuk tempat tinggal dan membangun tempat hiburan malam (THM). Padahal, jika mengacu pada peta tata ruang kota, lanjut Ahok, lahan tersebut merupakan lahan yang diperuntukkan sebagai jalur hijau.

"Ini tidak ada kaitannya dengan kepentingan politik. Kita bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jadi ini tidak ada kaitannya dengan politik," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (18/2).

Ia justru menantang balik kepada sejumlah pihak yang menyatakan bahwa penertiban Kalijodo yang rencananya akan dijadikan ruang terbuka hijau itu memiliki kepentingan tertentu atau motif lain. "Siapa yang mengatakan begitu, itu tidak benar. Jangan mengada-ada deh. Kita ini bertindak dengan benar," tegasnya.

Ketika disinggung apakah pemerintah akan mengganti rugi rumah atau bangunan warga yang tinggal puluhan tahun di lahan itu, Ahok menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan ganti rugi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh warga Kalijodo. Hanya saja, lanjutnya, pihaknya hanya akan merelokasi warga yang ingin dipindahkan ke rumah susun (rusun) Pemprov DKI Jakarta yang berada di Pulo Gebang, Jakarta Timur dan Rusun Marunda, Jakarta Utara.

"Yang pasti kita sudah memberikan surat SP Pertama kepada warga agar mengosongkan tempatnya di sana dalam waktu 7 X 24 Jam. Nanti akan ada SP Kedua dan SP Ketiga, kalau sudah SP Ketiga warga tidak mengindahkan, ya terpaksa kita bongkar," tegasnya.

"Jadi sekali lagi ini tidak ada hubungannya dengan politik, ini perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka saya akan melakukan sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur oleh undang-undang," tutupnya.

BACA JUGA:
Tags