Pemerintah menghimbau agar program-program yang diselenggarakan Pemerintah Daerah sebelumnya tetap berjalan dan tidak diubah bentuknya. Hal itu agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pemberian bantuan sosial.

Pemerintah Jokowi meluncurkan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat. Hal itu dilakukan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia.

"Kini sekali lagi Presiden SBY telah lalai untuk melaksanakan perintah UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS)."

Kementriaan Keuangan wajib menyiapkan anggaran yang cukup agar seluruh rakyat Indonesia mendapatkan Jaminan Kesehatan pada 1 Januari 2014 agar tidak lagi terjadi kelalain pemerintah khusunya Presiden dalam menjalankan UU SJSN dan UU BPJS.

"Sejak awal pembahasan RUU BPJS yang dilakukan sudah ada upaya penyesatan terhadap konstitusi UUD 1945."

Hari ini, Front Nasional Tolak BJPS mengadakan diskusi ´Kupas Tuntas Penyesatan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)´.

“Anggaran yang dipersiapkan sekitar Rp25-30 triliun,” ujar Agung

"Masih terdapat beberapa kelemahan dalam pemantauan piutang hasil investasi," tuturnya.

Dengan demikian, akan memberikan pemahaman yang memadai terhadap manfaat yang akan dirasakan oleh pemerintah, peserta, dan masyarakat setelah berjalannya BPJS.