JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintah Jokowi meluncurkan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat. Program tersebut diluncurkan sebagai pengaman bagi keluarga miskin serta meningkatkan taraf hidup masyarakat kurang mampu.

Secara bertahap program tersebut akan menyasar terhadap 15,5 juta keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia. Pemberian bantuan ini dilakukan dengan  Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang menggantikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai penanda keluarga kurang mampu.

Pemberian bantuan itu disalurkan mengggunakn kartu HP (SIM Card) yang berisi uang elektronik yang digunakan untuk mengakses Simpanan Keluarga Sejahtera. Kemudian, Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai penanda penerima manfaat Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagai penanda penerima manfaat Program Indonesia Sehat.

Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto mengatakan peningkatan Kesejahteraan Masyarakat kurang mampu sebanyak 15,5 juta keluarga kurang mampu itu akan dilakukan secara bertahap. Untuk awalan dimulai dengan pemberian Simpanan Keluarga Sejahtera melalui rekening simpanan uang elektronik kepada lebih dari 1 juta keluarga, untuk Kartu Indonesia Pintar kepada sekitar 160 ribu anak usia sekolah dan Kartu Indonesia Sehat bagi hampir 4,5 juta individu di 19 Kabupaten/Kota di 9 Propinsi.

"Keseluruhan program tersebut merupakan era baru dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu yaitu melalui kegiatan produktif berupa rekening simpanan, keberlanjutan pendidikan serta pemberian jaminan kesehatan yang lebih luas," kata Bambang, Jakarta, Senin (3/11).

Bambang menjelaskan Simpanan Keluarga Sejahtera adalah bantuan tunai bagi keluarga kurang mampu yang diberikan dalam bentuk rekening simpanan sebagai bagian dari strategi nasional keuangan inklusif. Pemberian bantuan ditujukan untuk mendorong akses terhadap sistem keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan  melalui pemerataan pendapatan serta menjaga stabilitas sistem keuangan.

Oleh karena itu, perlunya pelayanan perbankan agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama pedesaan dan pedalaman. Akhirnya pemerintah mendorong penggunaan simpanan dalam bentuk Layanan Keuangan Digital (LKD) yang berupa uang elektronik.

Bambang mengatakan LKD merupakan sarana simpanan dan transaksi non tunai yang menggunakan nomor ponsel sebagai rekening tempat penyimpanan dana. Penggunaan LKD untuk penyaluran bantuan sosial sudah diujicobakan dengan hasil yang baik 1600 rumah tangga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di 4 Provinsi.

"Jadi pemerintah memberikan pelayanan keamanan dan kenyamanan bagi penerima bantuan," kata Bambang.

Selain simpanan, pemerintah juga memberikan bantuan pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu. Program Indonesia Pintar disalurkan dengan menggunakan Kartu Indonesia Pintar kepada seluruh anak usia sekolah yaitu 7 tahun hingga 18 tahun, dari keluarga kurang mampu, baik yang terdaftar maupun yang belum terdaftar di sekolah maupun madrasah.

Bambang mengungkapkan pada tahap awal, pemerintah memberikan Kartu Indonesia Pintar kepada 157.943 anak usia sekolah dari 1 juta keluarga kurang mampu tersebut.

Kemudian untuk Kartu Indonesia Sehat, pemerintah akan membagikan kepada 4.451.508 individu yang merupakan kepala dan anggota keluarga dari 1 juta keluarga kurang mampu. Dia menjelaskan Kartu Indonesia Sehat berfungsi sebagai kartu jaminan kesehatan yang dapat digunakan  mendapatkan layanan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan, sesuai kondisi penyakit yang diderita penerima KIS.

Dia menambahkan Program Indonesia Sehat memberikan tambahan manfaat dan layanan preventif, promotif dan deteksi dini yang akan dilaksanakan secara intensif dan terintegrasi. Untuk tahap awal akan didistribusikan di 19 Kabupaten atau Kota yaitu Jembrana, Pandeglang, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Cirebon, Kota Bekasi, Kuningan, Semarang, Tegal, Banyuwangi, Surabaya, Balikpapan, Kupang, Mamuju Utara, Pematang Siantar dan Karo.  "Peluncuran diperkirakan akan selesai di pertengahan bulan Desember 2014," kata Bambang.

Untuk penyalurannya pemerintah memberikan kepercayaan kepada PT Pos Indonesia (Persero) untuk mendistribusikan melalui Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Budi Setiawan mengatakan pemberian bantuan dana PSKS dari pemerintah akan disalurkan dalam dua cara, yaitu disalurkan dalam bentuk simpanan Giropos sebanyak 14,5 juta rumah tangga sasaran (RTS) melalui PT Pos Indonesia (Persero). Disalurkan dalam bentuk mandiri e-cash sebanyak 1 juta RTS. Untuk RTS akan disertai pembagian KKS, Sim Card untuk mandiri e-Cash, KIP, KIS.

Menurutnya PSKS adalah program pemberian bantuan dana simpanan dari pemerintah dalam rangka membangun keluarga produktif untuk memberdayakan dan melindungi masyarakat miskin. Dia memperkirakan saat ini masyarakat miskin sekitar 25 persen atau 15,5 juta telah mempunyai KPS (Kartu Perlindungan Sosial).

"RTS datang ke kantor Pos Bayar untuk melakukan penguangan PSKS dengan membawa dan menunjukkan KKS, Kartu HP dan kartu identitas diri asli ke Petugas Pencocokan," kata Budi.

BACA JUGA: