JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintah memastikan penyaluran bantuan sosial Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat akan tepat sasaran. Pemerintah menghimbau agar program-program yang diselenggarakan Pemerintah Daerah sebelumnya tetap berjalan dan tidak diubah bentuknya. Hal itu agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pemberian bantuan sosial.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dasar dan Menengah Anies Baswedan mengatakan untuk Program Indonesia Pintar nantinya akan diberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kartu tersebut pada tahap awal akan diberikan kepada 177 anak dari 600 yang mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera. Menurutnya angka tersebut perlu diverifikasi kembali karena bentuk penyaluran saat ini akan berbeda dengan penyaluran tahun-tahun sebelumnya.

Anies menjelaskan penyaluran dana tersebut berdasarkan data dari sekolah. Sedangkan saat ini pemerintah mendata dari jumlah keluarga. Hal itu dikarenakan KIP diberikan bukan hanya untuk anak yang sekolah tetapi justru anak-anak yang tidak berada di dalam sekolah. Selain itu, selama ini pemberian dana tersebut berdasarkan statistik, dimana pemberian dana bantuan sosial hanya diberikan kepada keluarga miskin tetapi tidak untuk rentan miskin.

Tapi pada kenyataan, menurut Anies, justru keluarga rentan miskin termasuk keluarga miskin. Dia menambahkan program KIP memberikan pembedaan dimana kartu tersebut bukan hanyak untuk kembali bersekolah tetapi untuk latihan kerja sehingga mempunyai modal ketika masuk ke dunia lapangan kerja.

"Sekarang cakupannya luas kalau dulu siswa sekolah, kalau sekarang anak usia sekolah," kata Anies di Kantor PT Pos Indonesia (Persero), Jakarta, Senin (3/11).

Anies menambahkan untuk program bantuan sosial secara keseluruhan berasal dari dana anggaran Tahun 2014. Kemudian setelah tahun berganti, maka akan ada penyesuaian-penyesuaian terhadap pemberian anggaran bantuan sosial kepada masyarakat. Penyesuaian tersebut berdasarkan besaran alokasi pengalihan BBM (Bahan Bakar Minyak) subsidi.

Dia menuturkan khusus untuk KIP di tahun ini akan menggunakan dana anggaran tahun 2014, dengan besaran yang diberikan kepada siswa SD (Sekolah Dasar) sebesar Rp450 ribu, siswa SMP (Sekolah Menengah Pertama) sebesar Rp750 ribu, dan siswa SMA (Sekolah Menengah Atas) Rp1 juta. Untuk pembagiannya akan diberikan setiap 3 bulan. Anies menjelaskan program KIP berbeda dengan program yang diselenggarakan oleh Pemda. Dia meminta kepada Pemda agar tidak mengubah bentuk bantuan kepada siswa karena adanya program dari pemerintah pusat.

"Nah bantuan KIP ini sudah ada yang dibagikan dan ada yang belum. Program Pemda seperti Kartu Jakarta Pintar itu harus tetap jalan, karena itu diselenggarakan oleh Pemda. Ini sifatnya bantuan bukan program beasiswa seperti yang dilakukan di daerah," kata Anies.

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno memastikan penyaluran bantuan sosial akan tepat sasaran karena PT Pos Indonesia (Persero) sudah memiliki data yang tingkat akuratnya 86 persen. Meski memiliki tingkat akurat 86 persen, PT Pos Indonesia (Persero) perlu memperbaharui data tersebut karena data tersebut sejak tahun 2013 yang disesuaikan dengan Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

Rini mengatakan untuk bulan pertama sejak pemberlakuan bantuan sosial, pemerintah akan membagikan Kartu Indonesia Sejahtera sebanyak 1 juta, 4 juta untuk Kartu Indonesia Sehat dan ratusan ribu untuk Kartu Indonesia Pintar. Sebagai tahapan awal PT Pos Indonesia (Persero) akan membagikan sebanyak 1 juta kartu dan membuka rekening simpanan. Nantinya rekening tersebut akan terhubung dengan Bank Mandiri dalam bentuk e-money.

"Jadi bentuknya simpanan produktif. Kami harapkan mereka (masyarakat) tidak ambil semuanya. Kalau dulu, mereka harus ambil semua, sekarang tidak perlu ambil semua. Tujuan kita harapannya bagaimana masyarakat bisa menyimpan uang," kata Rini.

BACA JUGA: