Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis ke tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto masing-masing 4 tahun penjara. Ketiga terdakwa yakni Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo, serta dua wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Umar Faruq dan Abdullah Fanani.

"Menjatuhkan pidana 4 tahun penjara kepada tiga terdakwa," kata Ketua Majelis Hakim Unggul Warsa Muktisaat membacakan vonis di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (5/12).

Tiga wakil rakyat ini terbukti melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 11, dan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Mereka juga dikenai pasal 55 ayat 1 dan 2 dan pasal 64 ayat 1 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Mereka dianggap bersalah menerima uang suap dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mojokerto Wiwiet Febrianto.

Vonis majelis hakim yag dijatuhkan ke tiga terdakwa ini lebih ringan dibandingkan dari tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 5 tahun.

Selain vonis kurungan empat tahun, ketiganya juga diwajibkan membayar uang denda masing-masing sebesar Rp 200 juta subsider tiga bulan.

Sementara itu jaksa maupun penasihat hukum terdakwa mengaku pikir-pikir dengan putusan itu. Namun penasihat terdakwa Umar Faruq, Setiono mempertanyakan kenapa hanya tiga pimpinan DPRD ini yang dijadikan tersangka. Padahal uang suap tersebut diterima oleh semua anggota dewan.

Tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto tertangkap tangan KPK Juli 2017 lalu. Ketiganya menerima uang suap dari Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto Wiwiet Febrianto sebesar Rp 470 juta. Wiwiet sendiri sudah divonis sehari sebelumnya, yaitu dua tahun penjara, sesuai dengan tuntutan jaksa KPK. (dtc/mfb)
 

Paska keluarnya Putusan MK Terkait Kewenangan Pusat Untuk Membatalkan Perda, seluruh kalangan harus mengantisipasi munculnya potensi peraturan daerah kabupaten atau kota yang bersifat diskriminatif dan intoleran.

Supriyadi mengatakan, peran pemerintah pusat masih dibutuhkan untuk melakukan pembatalan pasca Perda diberlakukan atau timbul masalah yang baru terdeteksi akibat diberlakukannya perda tersebut. 

Dengan demikian kedudukan keputusan gubernur bukanlah bagian dari rezim peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dapat dijadikan produk hukum untuk membatalkan Perda Kabupaten/Kota.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku kesulitan memproses para calon kepala daerah yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi.

Rendahnya serapan anggaran daerah diakibatkan adanya hobi pemerintah daerah mendepositokan APBD-nya di bank berlama-lama.

Sebanyak 82 peserta dari 19 kabupaten/kota dari PDI Perjuangan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (Fit and Proper Test) bakal calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah untuk maju dalam Pilkada 2015.

DPR menargetkan pengesahan 25 Daerah Otonomi Baru (DOB) selesai tahun ini. Pengesahan DOB diharapkan dapat menjadi jalan pembangunan berkeseluruhan di seluruh Indonesia.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelumnya hanya menyimpulkan lima aset yang dikenakan opini wajar tanpa pengecualian.

Tren kepala daerah naik kelas yang dimulai pada 2014 saat Jokowi menjadi presiden menjadi tren yang baik bagi perkembangan politik mendatang.

Untuk pemerintah pusat, mereka jangan hanya membuat aturan untuk pemerintah daerah juga harus menyediakan sistem dan melatih sumber daya manusia.

Kericuhan bertambah setelah masyarakat Papua yang hadir dalam sidang itu juga tak terima keputusan pimpinan untuk menunda pengesahan.

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak DPR periode 1999-2014 menghentikan pembahasan dan menunda pengesahaan Rancangan Undang-Undang Kepala Daerah (RUU Kepala Daerah) yang saat ini tengah diproses di DPR.

Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) bersama enam pemohon lainnya mengajukan uji materi UU Pemerintahan Daerah dan Penyelenggara Pemilihan Umum.

Pemerintah berencana menarik sejumlah kewenangan daerah yang sebelumnya diberikan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Menyusul rencana revisi UU tersebut yang kini tengah dalam penggodokan.