Proses pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor  22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas), hingga saat ini masih terjadi tarik ulur, antara pihak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Revisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi kembali menjadi pertanyaan hangat di kalangan para pengusaha sektor energi.

Revisi Undang-undang No 22 Tahun 2001 (UU Migas)  didesak untuk segera disahkan. Berlarutnya pembahasan revisi UU tersebut memunculkan kekhawatiran, akan terkooptasinya produk hukum yang selama ini menjadi incaran mafia migas.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Energi Wacth Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahean mengatakan, lamanya pembahasan revisi UU Migas terjadi karena proses pembahasan UU ini sarat dengan tarik menarik kepentingan yang tidak kunjung usai.

Pemerintah pun berniat memperbaiki pola bagi hasil yang selama ini diterapkan untuk menarik para pemodal agar bergairah terjun di bisnis hulu migas.

Kerugian tersebut muncul akibat pemerintah tidak menaikkan harga BBM solar dan premium ketika harga keekonomian kedua jenis BBM tersebut naik.

Dari informasi yang beredar, para trader gas ini biasa memperjualbelikan izin alokasi gas. Mereka punya kekuatan yang signifikan karena bisa mendikte, baik pelaku hulu maupun hilir gas, produsen maupun konsumen gas.

Pilihan pemerintah lebih condong untuk ke BUMN Khusus. Ini artinya Indonesia akan punya dua BUMN bidang migas, Pertamina dan BUMN Khusus ini.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amin Sunaryadi terus berupaya meyakinkan banyak pihak bahwa SKK Migas tak perlu digabung dengan Pertamina. Menurutnya, yang dibutuhkan SKK Migas saat ini hanyalah waktu untuk berbenah.

Pemerintah telah mengajukan usulan kepada DPR agar Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas segera direvisi. Poin utama yang akan direvisi adalah kewenangan dan status Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tengah membahas revisi UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (Migas). Keberadaan BPH Migas dinilai sudah tak efisien mengingat, dunia migas di Indonesia sudah terlalu banyak regulator. 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan delapan isu strategis yang akan direkomendasi dalam revisi undang-undang (UU) No.22/2001 tentang Migas. Kedelapan isu tersebut merupakan kebijakan strategis di bidang usaha migas guna memperlancar pemanfaatan migas dalam negeri.

Pembahasan Undang-Undang (UU) Minyak dan Gas (Migas) yang akan dilakukan DPR masa sidang mendatang diharapkan dapat memenuhi keseimbangan antara kepentingan kedaulatan migas dan menarik investor.

Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Publish What You Pay (PWYP) Indonesia desak DPR untuk segera menuntaskan revisi UU Migas alternatif versi masyarakat sipil.

"Mencabut UU Migas, membubarkan SKK Migas dikembalikan ke Pertamina. Sehingga pengelola Migas itu Pertamina, Pertamina yang berkontrak dengan perusahaan asing. Sehingga pemerintah tidak ikut berkontrak," kata Kurtubi kepada Gresnews.com, Senin (28/10).