Tidak adanya unsur masyarakat sebagai peserta Tapera dalam struktur Badan Pengelola (BP) Tapera menunjukkan belum adanya keadilan bagi peserta Tapera.

Kalangan pengusaha menyatakan keberatan dengan pemberlakuan Undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia menyatakan keberatan atas iuran 3 persen untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Perum Perumnas mengaku tidak pernah diajak berunding oleh pemerintah terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat(RUU Tapera).

Dua poin penting yang masih menjadi perdebatan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (RUU TAPERA) adalah soal peruntukan dana dan soal lembaga yang akan mengelolanya. 

Pembentukan Bdan Pengelola Tapera harus siap karena menyangkut uang banyak dari masyarakat. Akan tetapi lembaga sebaiknya tidak dibawah koordinasi Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera).

Setelah dua tahun mangkrak pembahasan Rancangan Undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat (RUU Tapera),  akhirnya DPR dan pemerintah sepakat untuk kembali melanjutkan pembahasan.