JAKARTA, GRESNEWS.COM - Perum Perumnas mengaku tidak pernah diajak berunding oleh pemerintah terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat(RUU Tapera). Namun Perum Perunas berharap dapat mengelola Tapera agar distribusi rumah murah dapat tepat sasaran.

Direktur Utama Perum Perumnas mengatakan fungsi Tapera sendiri diperuntukkan agar harga rumah dan suply rumah menjadi cukup terkendali. Sebab saat ini Perumnas masih terkendala menyediakan suply rumah karena ada sejumlah kendala seperti masalah pembebasan lahan, mahalnya biaya konstruksi hingga harga rumah cenderung meningkat. Untuk mekanisme suply pun hingga saat ini masih belum diintervensi maksimal oleh pemerintah.

"Tentunya kita harap melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bisa menugaskan kita melakukan stabilisasi harga," kata Himawan di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (23/2).

Namun harapan hanya tinggal harapan, Selama ini Himawan mengaku realitasnya Perumnas selalu diminta menjual dibawah harga keekonomian. Dia mengatakan Perunas diibaratkan seperti bisnis KRL, dimana kementerian teknis menugaskan KAI untuk menjual harga tiket dibawah harga keekonomian. Menurutnya pemerintah selalu memposisikan Perumnas seperti developer swasta dimana suply side belum didukung maksimal oleh pemerintah.

Dia menjelaskan dukungan suply side yang perlu dilakukan pemerintah dalam distribusi rumah, seperti lahan, infrastruktur, pemberian bunga murah untuk modal kerja, termasuk untuk subsidi harga jual. Menurutnya dengan adanya dukungan tersebut harga rumah bisa menjadi murah. Sedangkan untuk Tapera sendiri memerlukan kebutuhan dana yang lebih besar tetapi tidak ada lembaga yang mengontrol distribusi rumah.

"Perumnas belum ditugaskan, kalaupun ditugaskan seberapa besar komitmen pemerintah mensuport. Jadi tidak sekedar bilang Perumnas kembali ke khitah tapi tidak ada instrumen yang masuk ke Perumnas," kata Himawan.

Himawan mengatakan selama 20 tahun Perumnas  berjalan, pemerintah sudah tidak pernah lagi mensupport kinerja Perumnas. Selama kurun waktu tersebut, perusahaan selalu mencari cara untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, Perumnas berharap pemerintah dapat memberikan tugas untuk mengelola Tapera dan juga membutuhkan dukungan dari kementerian teknis. Sebab dengan mengelola Tapera, peran Perumnas menjadi maksimal seperti beberapa puluh tahun lalu.

"Kita jarang diajak diskusi oleh pemerintah, hanya awal-awal saja. Yang jelas Tapera itu bagaimana delivery system dapat diatur dengan baik," kata Himawan.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN Hamra Samal menilai Perumnas sangat cocok untuk mengelola Tabungan Perumahan Rakyat karena Perumnas memiliki keahlian dalam mencari lahan. Disatu sisi jika Perumnas mengelola tabungan perumahan rakyat maka nantinya konsep tersebut bisa dilakukan seperti program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) tidak dikenakan beban biaya bunga tinggi, rakyat hanya dikenakan biaya operasional dengan margin satu sampai dua persen.

Hamra menjelaskan konsep tabungan perumahan rakyat nantinya masyarakat Indonesia akan bergotong royong untuk membuat tabungan yang dipakai pemerintah untuk membangun rumah yang disesuaikan melalui perencanaan rumah bagi rakyat miskin. Kemudian jika masyarakat ingin membeli rumah bisa membayar melalui tabungan perumahan rakyat. "Jadi rakyat akan dikenakan bunga sangat rendah," kata Hamra.

BACA JUGA:
Tags