-
Menakar Efektifitas Pemberantasan Mafia Tanah
Sabtu, 18/03/2017 09:00 WIBPemberantasan mafia tanah, menurut Tito, penting untuk meluruskan hak kepemilikan tanah masyarakat. Selama ini masyarakat banyak dirugikan oleh para mafia tersebut.
Tumpulnya Tim Pemburu Buronan Kejakgung
Rabu, 18/01/2017 17:00 WIBDirektur Utama PT Agra Citra Kharisma (ACK) Handoko Lie akhirnya dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) oleh Kejaksaan Agung, setelah tim eksekutor Kejaksaan Agung gagal mengeksekusi dirinya.
Menanti Lahirnya Pengadilan Khusus Pertanahan
Rabu, 23/09/2015 11:00 WIBPembentukan peradilan khusus Pertanahan akan menghadapi sejumlah kendala, diantaranya terkait kompleksitas masalah tanah.
Menunggu Beleid Anti Korporasi Rakus Tanah
Kamis, 27/08/2015 09:00 WIBSekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin mengatakan, RUU Pertanahan merupakan produk legislasi yang dibuat sebagai implementasi UU Pokok Agraria (UU PA). Menurut dia, revisi UU Pertanahan bukanlah untuk menggantikan UU PA.
Permudah Izin Swasta, Negara Dinilai Kriminalisasi Hak Tanah Masyarakat
Sabtu, 13/06/2015 13:12 WIBPembebasan izin yang tertuang dalam berbagai peraturan pemerintah pusat maupun daerah dianggap sebagai praktek kriminalisasi terhadap hak tanah masyarakat. Pasalnya, kemudahan izin pembangunan dan proyek swasta mengancam ketahanan sosial dan ruang hidup publik.
KPK Ajukan Banding Tanggapi Putusan Ade Swara dan Istrinya
Jum'at, 12/06/2015 13:40 WIBBanding tersebut ditempuh sebab vonis hakim tidak sesuai dengan pasal yang didakwakan. Hakim justru menganggap Ade tidak terbukti melakukan pemerasan dan hanya melakukan pencucian uang.
Audit Tanah Bisa Tingkatkan Pendapatan Negara
Selasa, 02/06/2015 16:00 WIBHampir semua perkebunan, tambang, dan properti menggunakan lahan melebihi luas dari izin yang diberikan. Untuk itu, perlu dilakukan audit terhadap luas dan kegunaan tanah untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan praktek-praktek ilegal pemberian tanah.
Kasus Sengketa Tanah Terus Terjadi, Janji Jokowi Dituding Menguap
Senin, 11/05/2015 15:00 WIBPenembakan dan kekerasan terkait kasus sengketa tanah yang masih terus terjadi, seperti dialami warga di Sulawesi Tenggara pekan lalu. Hal ini menjadi cermin menguapnya janji Jokowi untuk menyelesaian ribuan kasus konflik tanah. Fakta di lapangan, ruang aman dan keadilan agraria bagi rakyat hanya tinggal janji dalam teks Nawacita.
AMAN Dorong Penyusunan RUU Masyarakat Adat
Jum'at, 17/04/2015 13:00 WIBPemerintah hingga kini dinilai belum serius menangani permasalahan masyarakat adat. Pemerintah dinilai seringkali mengabaikan hak ulayat masyarakat dan belum memenuhi amanat UUD 1945.
Tanahnya Dieksekusi, M Ali Gugat Ahok
Selasa, 30/12/2014 16:00 WIBGugatan itu dia layangkan lantaran Pemeritah Provinsi DKI Jakarta tetap melakukan pembongkaran bangunan dan pengosongan lahan miliknya.
Kisah Kisruh Ali Ahmad Perjuangkan Tanahnya yang Diklaim Pemrpov DKI
Selasa, 30/12/2014 15:00 WIBAli mengaku, tak menyangka petugas berani mengeksekusi tanah dan bangunan bekas sekolah dasar negeri yang kini statusnya masih dalam sengketa itu, tanpa berbekal putusan pengadilan.
Jokowi-JK Diharapkan Bentuk Lembaga Penyelesaian Konflik Agraria
Rabu, 10/09/2014 12:00 WIBKarakter sengketa dan konflik agrarian yang dimaksud bersifat kronis, massif dan meluas; berdimensi hukum, sosial, politik dan ekonomi.
Hukum Gadai Tanah Pertanian
Sabtu, 19/07/2014 08:00 WIBMengenai gadai tanah pertanian, terdapat pengertian yang diberikan peraturan perundang-undangan. Gadai tanah pertanian, dalam penjelasan Perppu Nomor 56 Tahun
Mengenal Hukum Tanah Adat di Indonesia
Rabu, 02/07/2014 07:00 WIBKonsep hukum adat mengenai tanah adalah komunalistik religius, yang memandang bahwa masyarakat Indonesia selalu mengutamakan/mendahulukan kepentingan masyarakat.
Hukum Tanah Adat secara Tradisional
Rabu, 02/07/2014 06:01 WIBHukum Tanah Adat, yakni aturan yang diterapkan dalam mengelola tanah yang dimiliki masyarakat Adat saat ini masih banyak terdapat di seluruh wilayah Indonesia, walaupun dari satu masyarakat hukum adat yang satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan berdasarkan pada adat dan kebiasaan yang diyakni.