Jika pemerintah dapat meluluhkan hati para mucikari, ia yakin penutupan Dolly akan berjalan lebih mudah karena si induk sudah ditangkap maka anak-anaknya hanya akan mengikuti saja.

Jika anak terpapar kegiatan seks ilegal, kata Susanto, maka "kewajaran" yang dirasakan anak akan menjadikannya tidak segan dan terinspirasi untuk melakukan kegiatan yang sama di kemudian hari.

Cerewet, yang diungkapkan Megawati memang ditujukan pada Risma yang mengobral keluh kesah ke luar internal PDIP. Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani pun sempat menyentil Risma. Puteri Megawati itu meminta Risma fokus saja dalam bekerja, tidak terlalu banyak mengumbar keluh kesahnya ke berbagai pihak.

Lebih lanjut Arif Wibowo mengatakan Risma merupakan kader dari PDI-P, sehingga apapun yang terjadi menyangkut Risma dalam posisinya sebagai Walikota Surabaya maupun sebagai kader merupakan ranah internal partai.

Terkait hal itu Yunarto mengatakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka, otoritas untuk memilih wakil dari kepala daerah adalah kewenangan dari kepala daerah itu.

Setelah mengundang Risma, Kamis kemarin, hari ini, Jumat (21/2) Priyo juga mengundang Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Wali Kota Surabaya ke DPR untuk membicarakan proses pemilihan Wisnu Sakti Buana yang dinilai cacat secara prosedural dan struktural.

Undangan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuannya dengan Wakil Ketua DPR-RI Priyo Budi Santoso di Surabaya, beberapa waktu lalu. Lewat pertemuan di DPR-RI ini diharapkan segala persoalan yang menghinggapi Risma sehingga membuatnya berniat mundur, bisa diselesaikan.

Kedua kasus itu sebenarnya terkait erat. Pertama, dalam soal tol jalan kota, Risma memang seperti berhadapan dengan Gubernur Jawa Timur Soekarwo, yang menyetujui pembangunan proyek jalan tol tersebut. Proyek itu dicanangkan pada tahun 2006 silam yang bertujuan untuk mengatasi kemacetan lalulintas di dalam kota Surabaya.