JAKARTA, GRESNEWS.COM - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) gerah juga dengan kasus Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang hendak mundur dari jabatannya. Isu mundurnya Risma memang sudah lama berhembus. Sang walikota memang dikabarkan tidak tahan menghadapi tekanan politik terkait masalah pembangunan jalan tol dalam kota Surabaya dan soal pengangkatan Wakil Walikota Surabaya Wisnu Sakti Buana.

Politisi PDIP Arif Wibowo mengatakan partainya menyadari banyak yang menunggangi kasus Risma ini. Padahal kasus tersebut merupakan permasalahan internal partainya selaku partai pengusung Risma dan wakilnya Wisnu.

"Kami menghimbau dan mengingatkan semua pihak untuk menjaga fatsun politik, yaitu etika dan tata krama," kata Arif Wibowo kepada Gresnews.com, Rabu (26/2).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu menambahkan fatsun adalah norma yang mengatur hubungan sosial antara lembaga. Meski tidak tertulis, namun fatsun itu sebaiknya dihargai dan dilaksanakan oleh seluruh pihak untuk menjaga hubungan sesama lembaga termasuk partai politik.

Lebih lanjut Arif Wibowo mengatakan Risma merupakan kader dari PDI-P, sehingga apapun yang terjadi menyangkut Risma dalam posisinya sebagai Walikota Surabaya maupun sebagai kader merupakan ranah internal partai.

Arif pun menegaskan permasalahan internal yang terkait Risma itu sudah selesai setelah bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Senin (24/2). Namun saat ditanya lebih jauh isi pertemuan dan lokasinya Arif enggan menjelaskan.

PDI-P nampaknya gerah dengan kasus Risma ini apalagi sampai ada rencana Komisi II DPR RI mengadakan rapat kerja dengan mengundang Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Risma. Rapat kerja yang diinisiasikan oleh Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso itu memang membicarakan mengenai permasalahan yang terjadi di Kota Surabaya belakangan ini. Namun agenda yang juga turut mengundang Menteri Dalam Negeri Rabu (27/2) itu tak dihadiri Risma. Risma enggan hadir atau tak diperbolehkan hadir dengan alasan menghadiri sebuah acara di wilayahnya pada Rabu petang.

Kasus lain yang membuat Risma hendak mundur sebagai walikota adalah soal tol jalan kota. Risma berhadapan dengan Gubernur Jawa Timur Soekarwo, yang menyetujui pembangunan proyek jalan tol yang dicanangkan 2006. Jalan tol itu akan membentang sejauh 25 kilometer dari kawasan Bundaran Waru sampai ke Tanjung Perak. Dana yang dianggarkan hingga Rp9,2 triliun.

Namun proyek ini tertunda selama 4 tahun karena masalah pendanaan dan konsorsium PT Margaraya Jawa Tol baru bisa menyanggupi pembangunan tol itu pada tahun 2010. Konsorsium tersebut nyaris diakuisisi oleh Jasa Marga karena hampir dicabut kontraknya oleh Badan Pengatur Jalan Tol.

Akhirnya konsorsium itu tetap bisa berjalan dan  mengupayakan pendanaan lewat pinjaman dari pihak ketiga. Konsorsium ini memang masih membutuhkan dana sebesar Rp 6,5 triliun untuk melanjutkan proyek tersebut. Di luar masalah pendanaan konsorisum yang terengah-engah, Gubernur Jawa Timur sebenarnya sudah menyetujui pelaksanaan proyek ini.

Tapi soal perizinan terganjal oleh kegigihan Risma yangmenolak pembangunan tol tengah kota tersebut. Alasannya sederhana, dia bilang tol tengah kota akan menambah kemacetan kota dan mengorbankan hak banyak warga yang rumahnya bakal tergusur proyek itu.

Risma juga memperhitungkan banyak bisnis warga setempat yang mati jika jalan tol itu jadi dibangun. Selain itu dari sisi estetika tol akan merusak keindahan kota. Dan, pembangunan jalan tol akan mengakibatkan banjir.

Risma mengaku tak mau warga Surabaya menyumpahinya bila salah mengambil kebijakan. Solusi alternatif pun diajukan yakni dengan membangun jalan lingkar timur dan lingkar barat Surabaya untuk mengurangi beban kemacetan di tengah kota.

Kegigihan dan keberanian Risma dalam mengelola Kota Surabaya membuat namanya melambung. Banyak pihak yang mengusulkan nama Risma sebagai calon presiden atau calon wakil presiden.

Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR, M Hanif Dakhiri mengakui jika partainya tertarik mengusung Risma karena sukses memimpin Surabaya. "Kami tertarik dengan orang baik seperti Bu Risma,"ujar Hanif usai diskusi "Caleg Aktivis Vs Caleg Artis" di Graha Gus Dur, Jakarta, Selasa (25/2).

Menurut Hanif, Risma memiliki empati dan kerja yang baik. Secara pertemanan kata Hanif, Risma juga punya hubungan baik dengan PKB. Risma memimpin Surabaya yang notabene basis Nahdlatul Ulama (NU).

Partai lainnya yang kepincut Risma adalah Gerindra. Risma bakal disandingkan dengan Prabowo Subianto pada pemilu 2014. "Bu Risma, nama baru yang sebelumnya tidak disebut banyak kalangan. Beberapa kandidat mengusulkan itu," kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/2).

Muzani mengakui Risma masuk dalam kriteria pendamping Prabowo. Namun Gerindra masih mendalami dan memerlukan waktu untuk penetapan calon wakil presiden.

Terkait dengan pernyataan beberapa pihak yang ingin mengusung Risma menjadi capres dan cawapresnya, Arif katakan, sejauh ini belum ada partai manapun yang menemui PDI-P untuk membicarakan hal itu secara serius. Meski demikian anggota pemenangan Pemilu PDIP itu bangga bila ada kadernya yang diusung untuk menjadi calon presiden dan ataupun wakil presiden oleh partai lain.

Memang benar toh kendati sudah digadang-gadang namun petinggi PKB Ali Maschan Moesa menyangkal bila partainya mengusung Risma sebagai Capresnya. "Saat ini kami masih berkonsentrasi pada Pemilu Legislatif, jadi belum ada keputusan partai untuk menetapkan calon tertentu," kata anggota Komisi VIII DPR RI itu kepada Gresnews.com pada Rabu (26/2).

BACA JUGA:
Tags