Sejumlah advokat menyatakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) tidak memenuhi syarat-syarat pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan bertentangan dengan UUD 1945.
Ia melanjutkan RUU ini tidak selesai pada periode DPR sebelumnya karena masih ada perbedaan yang urung diselesaikan. Ditambah waktu yang mepet membuat RUU ini menjadi salah satu penyebab tidak tuntas dibahas hingga menjadi undang-undang.
Merasa tidak terakomodasi dalam penyusunan UU Advokat, Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membahas ulang penyusunan UU Advokat.
Otto beralasan, pembentukan dan susunan keanggotaan DAN nantinya akan diusulkan oleh presiden lalu diangkat oleh DPR. Hal inilah yang menimbulkan ketakutan akan intervensi dari pemerintah.
Selama ini ada, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 pasal 32 ayat (2) tentang advokat telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) organisasi advokat yang resmi ditunjuk negara adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Namun dalam RUU Advokat itu kelak tidak lagi menyerahkan ujian kelayakan advokat pada satu organisasi atau dikenal dengan sistem multi-bar. Sementara sistem yang berjalan saat ini adalah single-bar melalui Peradi.
"Memang persoalan pada organisasi yang tidak dicantumkan secara nyata definitif ini selalu ada konflik kepentingan. Permasalahan inilah yang harus kita selesaikan dengan perubahan."
