Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kemen BUMN) dianggap masih separuh hati untuk melepas PT Askes ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Indikasinya, dana yang dimiliki perusahaan itu telah dialokasikan ke perusahaan baru yang bergerak dibidang asuransi kesehatan juga.

Direktur Utama PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Hotbonar Sinaga mengklaim sudah menyusun peta jalan (road map) dalam rangka perubahan menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mulai 1 Juli 2014. Jamsostek juga tidak akan memangkas jumlah karyawan, seiring pengelolaan empat program yang ditanganinya.

BPJS Watch yang resmi terbentuk pada 7 November 2011 itu akan bertugas mengawasi proses audit PT Askes dan PT Jamsostek, mengawal proses transformasi menjadi Badan Hukum yang sebelumnya BUMN dan mengawasi tidak ada peserta yang berkurang, dan tidak ada program yang tidak berjalan mulai tahun 2014.

Anggota Pansus RUU BPJS, Rieke Diah Pitaloka, mengakui, dirinya sebagai anggota Pansus RUU BPJS kesulitan mendapatkan soft copy RUU BPJS.

Abdul menuntut pengusutan hukum skandal yang melibatkan semua anggota DPR dan pemerintah yang terlibat hadir dalam sidang paripurna tersebut.

Menurut Sebastian, dengan demikian undang-undang BPJS itu belum ada yang disahkan secara resmi. "Substansinya belum ada. Kalau sudah ada pasti akan ada perubahan atau pengurangan yang kalau dilanjutkan maka DPR dan Pemerintah melakukan manipulasi," tegas Sebastian.

Wakil Ketua Serikat Pekerja Nasional, Joko Heriyanto, menyatakan kaum buruh akan melawan terhadap UU BPJS yang tidak sah prosedur dan substansinya itu.

"Jangan kita seperti Eropa yang terlalu berat pada subsidi dan perlindungan sosial tapi ekonominya tidak kuat, defisit meningkat, dan utang membengkak. Amerika yang terlalu liberal juga melakukan hal yang sama. Kita belajar dari itu," ujar Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

Tidak jarang dari anggota Pansus tersebut harus menahan perasaan mereka untuk lebih banyak waktu berkumpul dengan keluarga, sebab tidak jarang rapat pembahasan RUU BPJS tersebut dilakasanakan di luar kota. Tidak hanya itu, apa yang sedang mereka alami pun harus dikesampingkan agar pembahasan RUU BPJS ini disahkan.

Seperti diketahui, kemarin DPR menyetujui RUU BPJS  setelah penantian selama tujuh tahun, akhirnya RUU BPJS disahkan di sidang paripurna DPR kemarin. DPR dan pemerintah menyepakati bahwa BPJS 1 atau BPJS Kesehatan, akan berjalan penuh pada 1 Januari 2014. Untuk BPJS 2 (BPJS Ketenagakerjaan) akan didirikan pada 1 Januari 2014 dan berlaku penuh paling lambat bulan Juli 2015.

"Mana janji direksi Jamsostek untuk meminta kepada publik di lima media massa. Sampai saat ini belum dilakukan. Ini menunjukkan bahwa PT Jamsostek tidak berkenan dengan adanya UU BPJS ini," ungkap Achsanul Qosasih, politisi dari Partai Demokrat.

"Melihat dari proses pembentukan UU BPJS ini yang tidak didukung oleh Direksi PT Jamsostek, maka keberadaan dewan direksi Jamsostek harus segera dievaluasi," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Achsanul Qosasih, Jakarta, Sabtu (29/10).

Ketua Fraksi Partai Demokrat, Jafar Hafsah menyatakan, DPR RI dan pemerintah sepakat pelaksanaan RUU BPJS II dimulai Juli 2015

Sebelumnya dalam pandangan fraksi-fraksi, dari sepuluh fraksi, hanya Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang setuju pelaksanaan BPJS II dilaksanakan pada 1 Januari 2016.

"Kita sudah sepakat semua bahwa untuk BPJS II dilakukan mulai 2016. DPR akhirnya mengikuti permintaan pemerintah," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achsanul Qosasih di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (28/10).