-
Izin tambang 373 perusahaan "clean and clear"
Sabtu, 03/03/2012 08:08 WIBKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan rekonsiliasi izin usaha pertambangan (IUP) 373 perusahaan pertambangan telah layak dan sah. Sebab, mereka telah memenuhi persyaratan sesuai dengan UU Nomor 4/2009 dan PP Nomor 23/2010, yang terkait dengan wilayah tidak tumpang tindih dengan IUP/KK/PKP2B serta dokumen SK IUP sesuai ketentuan yang berlaku.
373 perusahaan tambang dinyatakan ´clean and clear´
Jum'at, 02/03/2012 12:09 WIBDirektorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM pada pengumuman yang kedua rekonsiliasi izin usaha pertambangan (IUP) menyatakan 373 perusahaan pertambangan berstatus clear and clean (CNC).
Kasasi vonis bebas murni terpidana "ilegal mining" disesalkan
Rabu, 29/02/2012 18:57 WIBKejaksaan Agung (Kejagung) dinilai telah melanggar UU karena bersikeras melakukan upaya hukum kasasi atas putusan bebas murni dalam perkara izin pertambangan yang menjerat Direktur Utama PT Satui Bara Tama (SBT) Parlin Riduansyah.
Perusahaan tambang diminta segera bangun smelter
Senin, 27/02/2012 10:59 WIBPerusahaan pertambangan diminta untuk mendirikan pabrik pengolahan (smelter) agar pada 2014 mendatang Indonesia tak lagi melakukan ekspor bahan tambang dalam bentuk mentah (raw material). Permintaan yang disampaikan Menteri ESDM Jero Wacik itu sejalan dengan UU Nomor 4/2009 tentng Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).
Jero: Freeport dan NNT bersedia renegosiasi kontrak karya
Selasa, 21/02/2012 18:09 WIBJero Wacik menyebutkan, tujuan renegosiasi untuk mencapai keadilan bagi kedua belah pihak, baik investor ataupun pemerintah. "Kami meminta semua pihak sabar menunggu, karena renegosiasi kontrak karya memerlukan waktu yang panjang," ujarnya.
Denny: Ada 4 ribu izin usaha tambang unclean dan unclear
Selasa, 31/01/2012 12:39 WIB"Ditjen Minerba Kementerian ESDM pernah berkonsultasi ke Kemkumham. Mereka menyatakan ada sekitar empat ribu izin usaha penambangan yang unclean dan unclear, artinya tidak clean dan tidak clear sehingga perlu dilakukan audit terhadap izin-izin itu," cetus Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana.
Ribuan izin pertambangan terbit melalui praktik kotor
Selasa, 31/01/2012 12:09 WIBWakil Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM) Denny Indrayana menyatakan ribuan izin usaha pertambangan di sejumlah daerah di tanah air diperoleh melalui cara-cara yang kotor. Cara ini umumnya dipakai demi menggalang sumber pendanaan untuk memenuhi kebutuhan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada).
Ini dia modus mafia tambang manfaatkan jasa politisi
Rabu, 25/01/2012 17:43 WIBJadi, imbuh Herry, tak heran jika ada yang beranggapan bahwa usaha batu bara adalah bisnis kertas izin. Bermodal kertas itu, ungkap Herry, seseorang sudah bisa mengantongi US$10 dari setiap ton batu bara yang diangkut oleh perusahaan operator, perusahaan yang diberikan kuasa oleh pemegang izin untuk menggarap lahan tersebut.
Amankan regulasi tambang, politisi raup triliunan rupiah
Rabu, 25/01/2012 16:40 WIBPengamat ekonomi Herry Gunawan menyatakan, uang haram yang diperoleh para pemangku kekuasaan di daerah itu didapat setelah berhasil mengesahkan izin tambang yang sebenarnya sudah ada pemiliknya.
Menteri ESDM: Jangan beli alat produk luar negeri
Kamis, 03/11/2011 09:29 WIBMenteri ESDM, Jero Wacik menekankan kepada para stakeholder khususnya dibidang pertambangan untuk mengoptimalkan pemanfaatan alat-alat pendukung usaha pertambangan produksi dalam negeri.
Jatam desak penghentian aktivitas tambang
Minggu, 30/10/2011 12:28 WIBAkibat pertambangan ini, imbuh Priyo, juga banya menyebabkan masyarakat yang menderita kerugian. Seperti tragedi Buyat yang membuat warga kampung Buyat Pante, Minahasa, Sulawesi Utara, harus meninggalkan tanah kelahiran akibat tercemarnya tempat tinggal mereka.
Bareskrim didesak ambil alih kasus tambang di Polda Kaltim
Rabu, 12/10/2011 21:34 WIBMabes Polri didesak untuk mengambil alih penanganan kasus penggelapan izin kuasa pertambangan (KP) PT. Perdana Maju Utama (PMU) dengan tersangka Ardiansyah Muchsin yang lamban disidik Polda Kalimantan Timur sejak 2008.
KPK belum sentuh korupsi pertambangan
Sabtu, 10/09/2011 19:08 WIBDengan supervisi KPK, bisa mengerahkan kepolisian di daerah karena sangat tau wilayah dan kondisinya.
Kejagung periksa Sekda Kolaka
Selasa, 26/07/2011 12:38 WIBKasus korupsi tersebut berawal ketika Buhari mengeluarkan surat Kuasa Pertambangan (KP) Nomor 46 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2008 untuk PT Inti Jaya.
Ahli sependapat UU Pertambangan bertentangan dengan UUD
Kamis, 21/07/2011 14:31 WIBMK menggelar sidang lanjutan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) antara Bupati Kabupaten Kutai Timur terhadap Menteri ESDM RI.