Jakarta - Pemerhati ekonomi, Herry Gunawan, mengungkap tiga modus mafia tambang dalam melanggengkan bisnis tambang dengan memanfaatkan politisi.

"Pertama, mafia tambang memberikan hadiah bagi politisi saat maju sebagai kepala daerah. Untuk daerah-daerah tertentu yang wilayahnya kaya tambang, mahar politik bukan sekadar setoran dana, tetapi juga izin pertambangan. Tentu saja kalau menang," ungkap Herry, Rabu (25/1).

"Jadi tak perlu heran seandainya ada politisi yang sebelum menjadi pejabat partai bermobil Toyota Kijang, misalnya, kemudian melesat dengan Toyota Alphard terbaru setelah jadi petinggi partai," kata Herry.

Kedua, tambah Herry, memberikan jatah saham kepada pejabat di Jakarta melalui nama pihak ketiga. Tujuannya, lanjut Herry, agar tidak mudah terdeteksi, dan urusan bisnis jadi lancar.

"Kalau dicari akta perusahaan penerima izin, hampir bisa dipastikan tidak akan ketemu nama pejabat di Jakarta yang terpajang. Sebab yang muncul adalah nama perpanjangan tangan atau ´atas nama´. Biasanya, jatah diberikan kepada pejabat Jakarta yang memiliki kepanjangan tangan di daerah. ´Utusan´ di daerah itulah yang menjadi juru bicara pejabat. Tujuannya jelas, agar urusan penguasa daerah di pusat lancar-lancar saja," ujar mantan jurnalis itu.

Ketiga, imbuh Herry, izin sebagai komoditas yang diperdagangkan. Biasanya, menurut Herry, model seperti ini izin diberikan kepada pengusaha. Modusnya, pengusaha melobi pemerintah daerah dengan imbalan biaya agar mendapatkan izin pertambangan.

"Pada bagian ini, pejabat di daerah yang jadi raja, karena menerima setoran dari pengusaha. Ongkosnya bisa miliaran rupiah. Belum lagi, pejabat daerah minta ada keluarganya yang diikutsertakan," tutur Herry.

Jadi, imbuh Herry, tak heran jika ada yang beranggapan bahwa usaha batu bara adalah bisnis kertas izin. Bermodal kertas itu, ungkap Herry, seseorang sudah bisa mengantongi US$10 dari setiap ton batu bara yang diangkut oleh perusahaan operator, perusahaan yang diberikan kuasa oleh pemegang izin untuk menggarap lahan tersebut.

"Operator yang menanggung ongkos operasional termasuk setoran, berusaha menggenjot pendapatannya. Pemilik izin tahunya terima setoran bersih. Sementara rakyat di sekitar pertambangan yang harus menerima eksternalitas yang ditimbulkan dari proses produksi. Yakni, dampak dari kerusakan lingkungan akibat penggalian. Dan mereka tidak pernah ada yang peduli," pungkas Herry.

BACA JUGA:
Tags