Hierarki Perppu yang sederajat dengan UU ini alasannya dapat dibaca pada Pasal 11 UU No. 12 Tahun 2011 yang menyatakan "Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang." Jadi, karena materi muatan antara UU dengan Perppu sama maka hierarkinya pun sama.

Menyusul keengganan Mahkamah Agung untuk  menangani sengketa penmilihan kepala daerah (Pilkada), kini muncul wacana untuk mengembalikan penanganan sengketa pIlkada ke Mahkamah Agung.

Muncul wacana dari sejumlah pihak untuk membentuk lembaga peradilan pilkada adhoc, seperti yang ditawarkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada DPR.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Perppu Pilkada) tentang perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang sudah disahkan menjadi undang-undang dinilai masih menyisakan banyak persoalan.

Sebabnya selama ini dengan digunakannya sistem paket selalu muncul konflik antara kepala daerah dengan wakilnya akibat sama-sama merasa memiliki legitimasi karena dipilih secara langsung.

Ia menjelaskan ada sejumlah resiko kalau ambang batas dihapus dan ditetapkan suara terbanyak yang menjadi pemenang.

Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Rambe Kamarulzaman menilai KPU-lah yang paling siap untuk berperan sebagai penyelenggara pemilu.

Putusan MK itu berdampak pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Perpu Pilkada) yang telah disahkan DPR menjadi undang-undang.

Salah satu substansi undang-undang yang berasal dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2014 tentang Pilkada Langsung yang menjadi perdebatan adalah terkait soal uji publik calon kepala daerah.

Persoalan lembaga mana yang berwenang menyelesaikan sengketa pilkada masih menjadi perdebatan di internal Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan penyelenggara pemilu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan siap menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) baik di tahun 2015 sesuai UU Pilkada maupun diundur pada 2016.

Meski begitu, soal uji publik, dinilai Romy, perlu dipertimbangkan adanya keterlibatan lembaga penegak hukum seperti Pusat Penelusuran dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Permohonannya uji materi Peppu Pilkada berguguran karena kehilangan objek, seiring disetujuinya Perppu Pilkada dan disahkan menjadi undang-undang oleh DPR.

DPR  akhirnya menyepakati menerima Perppu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pilkada Langsung menjadi Undang-undang. Hanya saja DPR belum menyepakati sepenuhnya apakah UU Pilkada Langsung yang baru disahkan itu dilakukan revisi atau dilaksanakan secara bulat.

Waktu pelaksanaan Pilkada serentak merupakan hal yang harus segera dipecahkan. Sebab jika terlalu lama maka banyak daerah yang berkeberatan.