Jika sebelumnya Komisi Pemilihan Umum meyakini kesalahan-kesalahan pencatatan formulir C1 yang dipindai di website KPU hanyalah kesalahan teknis.  Namun lembaga pemantau pemilu Matamassa justru melihat kejanggalan itu ada upaya kesengajaan dan sistematis.

Jeirry menambahkan penindaklanjutan praktek politik uang juga bisa terkendala karena belum tentu ada pelapornya.

Maraknya kampanye hitam dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2014, diduga karena pilpres kali ini diikuti hanya oleh dua pasangan capres.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengungkapkan dari ratusan pengaduan perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilaporkan, setelah disidangkan  ternyata 50 persennya mengandung kebenaran.

Menurut Veri, suara pemilih bersifat rahasia. Ia pun mengaku belum pernah mendengar adanya isu ini pada pemilu 2004 dan 2009.

Jumlah perkara pelanggaran pidana pemilu yang masuk ke Kejaksaan Agung hingga saat ini mencapai 62 kasus.

Desain regulasi penegakan hukum pelanggaran pidana pemilu tidak memberikan jaminan kepastian hukum. Ada desain yang mempersulit untuk membuktikan terjadinya politik uang.

Sebagian besar stasiun televisi melakukan pelanggaran dalam pemilu legislatif lalu. Pelanggaran itu dikarenakan menayangkan iklan melebihi batas maksimum yang ditetapkan, yakni 10 spot dengan durasi 30 detik sesuai Undang-undang Pemilu Pasal 97 ayat 1.

Indonesia Police Watch (IPW) menyesalkan sikap kepolisian yang tidak transparan dalam pengusutan kasus pidana pelanggaran pemilu legislatif.

Laporan ke polisi yang merupakan terusan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebenarnya ibarat puncak gunung es. Para caleg yang melakukan pelanggaran pidana, khususnya praktik politik cukup banyak. Bahkan hampir semua caleg melakukan praktik kotor ini dari yang bermodal kecil hingga besar.

Kata Sutarman, polisi berkomitmen memproses semua pelanggaran pemilu. Semua tindakan yang mengarah pada anarkis akan ditindak dengan tegas. Sehingga diharapkan, pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan aman.

Laporan kasus pelanggaran pemilu yang ditangani Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan polisi ternyata banyak berakhir dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Dugaan pelanggaran pemilu di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) tercatat  mencapai 1824 kasus. Laporan tersebut diperoleh dari program Matamassa yang digelar sejak 6 hingga 21 April 2014.

Dalam kampanye terbuka seperti sekarang, bukan pendidikan yang baik yang didapatkan malah sebaliknya. Kampanye bukan tempat dan cara yang tepat untuk memberikan politik kepada anak-anak. Jika berkaca  pada pemilu 2009, anak-anak menjadi korban.

KPU menurut JPRR harus punya komitmen membuka kepada publik 3 hari setelah tanggal 2 Maret terkait keseluruhan pelaporan yang disampaikan partai politik ke KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. KPU sejauh ini baru menyatakan telah mendiskualifikasi sembilan partai politik di 25 kabupaten/kota dan 35 calon anggota legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari 15 provinsi sebagai peserta pemilu 2014.