JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kasus adanya bintara pembina desa (Babinsa) yang mendata preferensi pemilih dan memberi arahan untuk memilih calon presiden tertentu kepada warga di Jakarta Pusat, seharusnya segera diperiksa Bawaslu. Deputi Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Veri Junaidi mengatakan kasus tersebut harus menjadi prioritas Bawaslu mengingat secara resmi tentara tidak boleh berpolitik.

Apalagi para petinggi TNI sendiri sudah menyatakan sikap netral mereka dalam setiap perhelatan pesta demokrasi. Menurut Veri, suara pemilih bersifat rahasia. Ia pun mengaku belum pernah mendengar adanya isu ini pada pemilu 2004 dan 2009. Tapi terlepas hal tersebut, Veri menegaskan bahwa TNI/Polri harus bersikap netral dalam politik.

Lebih lanjut, Veri menuturkan jika benar hal di atas dilakukan oleh personil babinsa, itu merupakan bagian dari pelanggaran pemilu. Ia menilai panglima harus bertindak dan menertibkan TNI aktif yang diduga terlibat kasus tersebut. "Kasus ini harus benar-benar diproses," katanya pada Gresnews.com, Jumat (6/6).

Sebelumnya Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nelson Simanjuntak mengatakan Bawaslu belum mendapatkan laporan resmi terkait kasus itu. Namun dia mengaku akan mengecek kebenarannya di lapangan. Selanjutnya, ia akan mengkonfirmasi TNI/Polri untuk memastikan kejadian tersebut. "Belum ada laporan ke Bawaslu terkait kasus tersebut," kata Nelson di kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (5/6) kemarin.

Dalam kasus ini dilaporkan seorang anggota Babinsa di kawasan Jakarta Pusat dialporkan warga telah mendatangi rumah beberapa warga. Personil Babinsa itu datang dan mengaku bertugas untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu presiden.

Namun ternyata sang Babinsa yang katanya berasal dari Medan dan baru bertugas dua bulan di Jakarta itu, malah menanyakan preferensi warga terkait capres pilihannya pada pemilu presiden 9 Juli mendatang. Setelah menanyakan hal tersebut, warga diarahkan untuk memilih pasangan nomor urut 1 yaitu Prabowo-Hatta.

Terkait isu ini pihak Prabowo-Hatta sendiri telah membantah melakukan upaya mobilisasi anggota Babinsa itu. "Nggak ada itu. Tidak ada," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (5/6) kemarin.

Hashim menjelaskan meski adiknya memiliki latar belakang militer namun dirinya tidak yakin ada penggerakan Babinsa dalam kampanye Prabowo Hatta. "Tapi TNI harus netral. Kalau keluarga anak dan istrinya bebas dong," kata Hashim.

Hashim menegaskan perlunya netralitas TNI dalam kampanye pilpres 2014. "Sama pentingnya dengan kelestarian lingkungan hidup, tanaman, dan harimau. Yang pasti TNI harus netral. Babinsa harus netral. Tidak boleh pilih Jokowi, juga tidak boleh Prabowo," jelasnya.

Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Budiman sendiri terkait kasus ini telah memerintahkan jajarannya mengusut tuntas kabar pengerahan Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk mengkampanyekan calon pasangan capres/cawapres tertentu. "KSAD memerintahkan untuk mengusut tuntas dugaan keberpihakan Babinsa di Jakarta Pusat," ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen TNI Andika Perkasa dalam keterangannya, Kamis (5/6).

Menurut Andika, KSAD juga langsung memerintahkan Asisten Operasi KSAD dan Wakil Asisten Pengamanan KSAD untuk melakukan teleconference dengan seluruh Pangdam. Teleconference berlangsung pada pukul 13.00 WIB, Kamis (5/6). "Guna menekankan sekali lagi ke jajaran masing-masing tentang posisi netral prajurit TNI AD di Pilpres 2014," sambungnya.

Perintah ini disampaikan KSAD setelah menerima laporan dari pemberitaan media massa yang menyebutkan dugaan adanya Babinsa mendatangi rumah warga di Jakarta Pusat dan mengarahkan untuk mendukung calon tertentu. "Sejak sebelum Pileg KSAD sudah berulang kali menegaskan sikap netral prajurit TNI AD dalam Pemilu 2014. Beliau akan tetap memegang komitmen tersebut untuk memastikan Pemilihan Presiden 2014 berlangsung tanpa ada intervensi dan tekanan dari pihak manapun, termasuk dari Prajurit TNI AD sendiri," tegas Andika.

Karena itu dia memastikan KSAD akan serius menangani dugaan keberpihakan Babinsa ini dalam Pilpres. "Dan akan memberikan sanksi kepada mereka sesuai temuan dalam pemeriksaan," ujar Andika. (dtc)

BACA JUGA:
Tags