Selama kebijakan pidana melulu berorientasi pada hukuman penjara - tanpa diimbangi pemberian sanksi sosial, denda, atau bentuk sanski pidana lain selain kurungan penjara - masalah over-kapasitas bakal terus tetap ada. 

Kementerian Hukum dan HAM menggelar seleksi terbuka untuk menjaring calon pejabatnya antara lain untuk posisi jabatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan, Ditjen Imigrasi, dan Ditjen Peraturan Perundang-undangan.

Pemberian remisi adalah wilayah Menkumham. Namun, KPK tetap berharap agar pemberian remisi tersebut tidak dipermudah. 

Handoyo diangkat sebagai Dirjen Pas setelah terpilih dalam seleksi terbuka menggantikan M. Sueb pada 4 November 2013.

Alasannya, konflik internal parpol tidak perlu dibawa ke DPR, dan apalagi menyeret DPR untuk menyelesaikannya.

Intervensi pemerintah via menkumham terhadap konflik internal partai politik dinilai mengancam demokrasi dan mengancam kemerdekaan berserikat dan berkumpul yang dijamin konstitusi.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan rotasi beberapa pejabat strukturalnya. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pergeseran posisi Harkristuti Harkrisnowo yang sebelumnya menjabat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) menjadi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).

Rencana Koalisi Merah Putih (KMP) mengajukan hak angket terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly terkait pengesahan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono diprediksi akan sulit terwujud.

Fadli menilai konflik ini masih di tahap koma dan akan bergulir panjang. Pasalnya masih terdapat gugatan ke pengadilan dan laporan ke kepolisian.

Keputusan Menkumham dituding hanya menguntungkan kepada mereka yang berpihak kepada pemerintahan Joko Widodo.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengklaim telah meningkatkan jumlah pejabatnya yang diwajibkan melaporkan harta kekayaannya. Tak hanya sampai pejabat tingkat eselon I, namun hingga ke eselon V. 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasona Laolly tak memungkiri selama ini banyak aduan seputar pungutan liar maupun sogokan di dalam lapas.

Kesalahan yang dibuat hakim tersebut jangan dibebankan kepada Kemenkumham dalam hal ini Ditjen Lapas. Karena, setiap lembaga seharusnya sudah mempunyai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Panitia Seleksi (Pansel) Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM mengubah persyaratan pendidikan bagi calon dari serendah-rendahnya S2 menjadi S1. Pansel juga memperpanjang masa pendaftaran calon hingga 12 September 2013.

Departemen Perindustrian maju selangkah dalam upayanya melestarikan dan mengembangkan produk batik di Indonesia, dengan mendaftarkan corak asli Indonesia itu di Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM. Logo Batikmark "batik Indonesia" mendapat Hak Cipta Nomor 034100.