Dua petinggi PT PANN yakni Gompis Lumban Tobing selaku mantan Kepala Divisi Keuangan PT PANN (Persero) dan Hadi Wiyono selaku mantan Kepala Bagian Pemasaran PT PANN (Persero) dicecar soal pembiayaan dan pemberian dana talangan kepada PT Meranti.
Henry mengatakan dalam pembiayaan perkapalan berbeda dengan pembiayaan lainnya. Sebab jika tidak diberikan dana talangan, kapal bakal rusak dan tidak bisa digunakan. Sebaliknya jika diberikan dana talangan kapal bisa kembali beroperasi untuk pembayaran utang ke PT PANN.
Dugaan korupsi dalam kasus pembiayaan, pengalihan hutang, dan pengoperasian serta pemberi dana talangan oleh PT PANN Pembiayaan Maritime, salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada PT Meranti Maritime masih terus diusut penyidik Kejaksaan Agung.
Namun dalam perjalanannya Kapal KM Kayu Putih ternyata tidak layak jalan dan tidak bisa beroperasi. Pembayaran cicilan kredit pun akhirnya mengalami kemacetan. Lalu Kapal KM Kayu Putih ini dikembalikan dalam kondisi tidak baik.
Namun hanya Maybank dari kreditur yang menolak PKPU. Henry menduga pihak yang menolak proposal itu karena ingin menguasai seluruh aset PT Meranti sebab dengan menggiring isu pidana, akan lebih mudah untuk menguasai asetnya.
Masinton menilai, seiring pailitnya PT Meranti Maritime, terkesan ada upaya Maybank Indonesia mengambil alih aset PT PANN Pembayaran Maritim yang ada di PT Meranti Maritime.
Selama proses PKPU Meranti Maritime dan Henry Djuhary sudah diberi kesempatan hingga tujuh kali untuk memperbaiki proposal perdamaiannya. Tapi hal itu tidak digubris hingga batas waktu yang ditentukan Undang-Undang untuk PKPU, yakni 270 hari, dinyatakan habis. Pihak Henry menilai bahwa Maybank terus mengulur waktu hingga kemudian proses PKPU berlangsung alot hingga batas waktu maksimal 270 hari.
Arminsyah mengatakan, setelah memeriksa sejumlah saksi, baik pihak PT PANN maupun PT Meranti penyidik telah mengantongi sejumlah bukti untuk menetapkan calon tersangka.
Kejaksaan Agung terus menelisik dugaan korupsi pemberian kredit PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN) Pembiayaan Maritime kepada PT Meranti Maritime dan Meranti Bahari, anak usaha Meranti Group senilai Rp1,3 triliun.
Kejaksaan Agung akhirnya meningkatkan status perkara dugaan korupsi pemberian kredit PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN) Pembiayaan Maritime kepada anak usaha Meranti Group sebesar Rp1,3 triliun ke tingkat penyidikan.
Kejaksaan Agung (Kejagung) menerbitkan surat perintah penyelidikan (sprinlid) terkait kasus dugaan korupsi pengucuran kredit Rp1,3 triliun, oleh BUMN PT PANN Pembiayaan Maritime ke PT Meranti Maritime dan Meranti Bahari, anak usaha Meranti Group.
"Sudah diterbitkan sprintlid-nya. Kredit itu terkait pembelian tiga kapal. Diduga di-mark up (digelembungkan biayanya) dan dalam keadaan rusak," kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Arminsyah, di Kejagung, Jakarta, Kamis (7/4).
Namun, Arminsyah belum dapat menyebutkan siapa saja yang terlibat, karena masih dalam proses penyelidikan. (Ainur Rahman/mon)
Keamanan laut semakin kompleks dan longgar karena belum didukung kapasitas pengawasan. Padahal, status Indonesia sebagai negara kepulauan sangat rentan terhadap beragam ancaman dan kompleksitas isu-isu kejahatan.
Dalam sidang itu majelis hakim menyatakan menolak nota keberatan (eksepsi) yang diajukan pihak terdakwa dan memerintah penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara serta menghadirkan saksi - saksi dalam kasus yang menjerat tiga Nahkoda Kapal berbendera Malaysia yang ditangkap Kapal Patroli Bea dan Cukai di Perairan Sulawesi pada Maret 2015 tersebut.
