JAKARTA, GRESNEWS.COM - Salah satu program pemerintah Joko Widodo yang digembar-gemborkan saat kampanye adalah poros maritim. Belum jelas bentuk poros maritim Jokowi, polemik justru mencuat dalam tubuh Asosiasi Pengusaha Pelayaran Nasional (Indonesian National Shipowners Association/INSA). Para pengusaha yang menjadi garda terdepan urusan kemaritiman itu justru saling sikut berebut proyek.

Pengurus INSA menyatakan akan menindak tegas semua tindakan ilegal yang mengatasnamakan INSA sebelum terpilihnya ketua denifitif INSA. Sebab saat ini ada beberapa pihak yang mengatasnamakan organisasi untuk memenangkan tender-tender tertentu demi memperoleh keuntungan.

"‎Tidak ada lagi sejak 2 September 2015 ketika Surat Keputusan pengangkatan Plts , maka sejak saat itu tidak boleh lagi sekelompok orang yang mewakili (organisasi) selain mereka dalam daftar Surat Keputusan itu. Jika itu tetap ada kami akan tindak secara hukum, ini akan menghambat," kata Hamka, Senin (7/9).

Pelaksana tugas sementara (Plts) Ketua INSA Hamka mengatakan INSA telah membentuk Plts untuk memimpin INSA selama ketua umum definitif belum terpilih. Untuk diketahui, INSA akan menggelar RUA Lanjutan setelah RUA INSA XVI pada 20 – 21 Agustus 2015 di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta belum menghasilkan Ketua Umum terpilih. RUA tidak dapat diteruskan karena peserta tidak kuorum untuk melanjutkan pemilihan tahap dua setelah dalam tahap pertama tidak ada calon Ketua Umum yang meraih 50% +1 dari jumlah mandat yang ada.

Plts dipimpin Hamka (Ketua) yang merupakan Pimpinan Sidang RUA XVI dan Capt. A.D.J. Korompis (Sekretaris) yang juga Sekretaris Pimpinan Sidang RUA XVI. Keduanya dibantu oleh 26 anggota dan Dewan Penasehat.

"Organisasi dapat dikatakan berjalan seperti biasanya. Vacumnya kan ketuanya, kepemimpinannya secara kolektif tetap berjalan sebagaimana biasanya," kata Hamka.

Dia mengatakan meskipun belum terpilihnya ketua definitif untuk persoalan kegiatan yang menyangkut dokumentasi dan konfirmasi dari INSA, hal itu akan dibicarakan bersama dan menjadi tanggung jawab bersama. Kemudian jika ada hal-hal yang sifatnya strategis dan pentng, maka keputusan tersebut akan dilakukan secara kolektif kolegial.

Untuk itu, Hamka mengaku sudah membagi tugas kepada sekretaris, 26 anggota dan dewan penasehat untuk menjalankan organisasi dengan kompetensi serta pengalaman masing-masing. "Tindakan ilegal dan tidak fair akan mendapatkan sanksi yang tegas. Siapa pun yang ingin menghalangi peran INSA untuk mewujudkan poros maritim dunia, kita akan proses kedepannya," kata Hamka.

POLEMIK DI TUBUH INSA - Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki N Hanafi mengaku prihatin apa yang terjadi di dalam tubuh INSA. Dia mengaku menghormati untuk seluruh proses yang ada di INSA. Kendati demikian, Yukki enggan untuk berkomentar lebih jauh mengenai polemik yang terjadi di tubuh INSA sehingga kondisi polemik tersebut malah dimanfaatkan oleh pihak lain untuk mencari keuntungan.

Yukki mengatakan meskipun terjadi permasalahan internal di INSA, untuk faktor pekerjaan hingga eksekusi di lapangan seluruh anggota INSA dapat bekerja secara profesional. Menurutnya anggota organisasi INSA dapat membedakan antara organisasi dan pelayanan yang memberikan jasa kepada pengguna.

"Kami menghormati dengan segala proses yang ada di INSA. Ya saya prihatin dan kita mengharapkan permasalahan di INSA segera selesai," kata Yukki.

Penasehat Plts INSA, Soenarto mengapresiasi terbentuknya Plts ini. Pihaknya berharap pelaksanaan RUA lanjutan dapat segera digelar agar INSA segera dipimpin ketua umum definitif. Dia meminta kepada seluruh anggota INSA untuk tenang dan tidak melakukan manuver yang tidak perlu. Calon ketua umum dan para pendukungnya diminta untuk tetap menjaga suasana kondusif dan mendukung Plts yang telah terbentuk.

"Ingat kita ini organisasi pengusaha, jadi semua harus tenang untuk kejayaan INSA. Kami yakin Plts akan independen dan menjalankan organisasi serta persiapan RUA Lanjutan sesuai dengan AD ART INSA," kata Soenarto.

Belum adanya ketua definitif INSA dikarenakan dalam RUA yang berlangsung di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta tidak memenuhi kuorom. Berdasarkan tata tertib pemilihan yang disahkan oleh RUA , ketua umum terpilih harus mendapatkan suara 50 persen plus satu dari jumlah pemegang mandat. Untuk jumlah pemegang mandat berjumlah 773 suara, sehingga ketua umum terpilih harus mendapatkan 387 suara.

Dalam RUA tersebut, terdapat dua kandidat sebagai ketua INSA yaitu Johnson W.Sutjipto dan Carmelita Hartoto. Perolehan suara terbanyak dimiliki oleh Johnson W.Sutjipto sebanyak 386 suara dari total 754 anggota, unggul tipis 23 suara atas Carmelita Hartoto.

Namun dalam pemilihan ketua tersebut terhenti karena peserta tidak memenuhi kuorum. Untuk itu, INSA berencana akan melanjutkan pemilihan tahap kedua. Untuk itu INSA akan menunda hingga bulan November 2015.

POROS MARITIM - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan perlunya mengembangkan budaya maritim di Indonesia. "Program pemerintah sekarang ini, berbicara bagaimana kemajuan Indonesia melalui sektor maritim," ujar JK, Senin (7/9).

Sambil menunjukkan sebuah peta dunia yang ada di sampingnya, JK menjelaskan Indonesia sebagai negara maritim, bahari dan kepulauan yang luas. Ada tiga kategori negara berdasarkan kepulauan dan Indonesia termasuk salah satunya. JK mengatakan sistem bahari dan maritim selalu menjadi gaya dan budaya serta gaya berpikir Indonesia, berbeda dengan negara kontinental seperti Australia, China, Korea.

Secara keseluruhan, luas lautan Indonesia hampir 60 persen sehingga memiliki potensi kekayaan laut yang sangat besar. Hal ini juga berkaitan dengan strategi transportasi Indonesia. "Beda dengan Jepang dari Kyusu ke Hokaido bisa dengan jembatan atau feri pendek, bisa dengan kereta api, kita tidak," ucapnya.

"Zaman koboi berakhir karena kereta api, begitu juga dengan China dengan transportasi darat yang panjang, Kita tentu yang bisa persatukan itu hanya transportasi laut," terangnya.

Indonesia yang memiliki budaya maritim dinilai lebih demokratis karena menerima pandangan dari luar dan perubahan. JK mencontohkan budaya-budaya yang berbeda di berbagai pulau di Indonesia karena menerima perubahan.

Saat ini, sekitar 60 persen penduduk Indonesia bekerja di bidang perdagangan dan sisanya sekitar 40 persen di sektor lainnya. Oleh karenanya, pemerintah berusaha menyeimbangkan konsep ekonomi dengan kondisi kepulauan Indonesia. 

BACA JUGA:
Tags