JAKARTA, GRESNEWS.COM - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta Presiden Joko Widodo mengkonkretkan program kedaulatan maritim dalam bentuk anggaran. Sejauh ini mereka melihat realisasi Indonesia sebagai tonggak kemaritiman jauh dari harapan. "Kami berharap pemerintah jeli dalam menyikapi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan APBN-P 2015," kata anggota DPD RI Djasarmen Purba di Kompleks Parlemen, Kamis (5/2).

Sebagai inisiator pembentukan UU Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan, DPD RI menyatakan serius berjuang mengimplementasikan kedaulan maritim dalam bentuk penyediaan anggaran untuk program tersebut. Namun di sisi lain, pemerintah juga wajib memasukkan program kedaulatan maritim sebagai basis penyusunan anggaran.

Sebab, dengan penyusunan anggaran itu, akan terlihat jelas dan nyata kedaulatan negara maritim masuk dalam prioritas kerja. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (4) UU Kelautan, dimana untuk menjadikan kelautan sebagai basis pembangunan ekonomi bangsa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), pemerintah wajib menyertakan luas wilayah laut sebagai dasar pengalokasian anggaran pembangunan laut. "Jika tidak begitu, maka berarti pemerintah memunggungi maritim," kata Djasarmen.

Ia menganalogikan memunggungi sebagai arti tidak ada perhatian untuk mengembangkan Indonesia sebagai negara maritim. "Terlebih untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia," katanya

Daerah kepulauan berbasis laut seperti NTT, NTB, Bali, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara, Bangka Belitung dan Kepulauan Riau, dikatakannya dengan jelas telah tertinggal dibandingkan daerah lain di Indonesia. Penduduk wilayah ini pun sudah banyak yang sadar dan merasa di perlakukan tidak adil dalam penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU). "DPD harus memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan daerah," katanya.

DPD ingat akan janji politik Presiden Jokowi saat kampanye pilres dan pidato kenegaraan pertama saat dilantik. Agar menjadikan maritim sebagai salah satu fokus pembangunan Indonesia. "Indonesia sekian lama memunggungi laut, dan sudah saatnya Pemerintah kembali fokus dan memberi perhatian besar di bidang kemaritiman," ujar presiden kala itu.

BACA JUGA:
Tags